Anggota DPR Dorong Kementerian Haji Maksimalkan Diplomasi dengan Arab Saudi

IVOOX.id – Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid, menegaskan bahwa Kementerian Haji dan Umrah yang akan dibentuk harus mampu memaksimalkan diplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi. Kehadiran kementerian ini dinilainya sebagai momentum untuk menyelesaikan persoalan klasik penyelenggaraan ibadah haji, terutama tingginya biaya perjalanan dan panjangnya antrean jemaah.

Ia menekankan pentingnya mendukung instruksi Presiden Prabowo Subianto agar biaya haji lebih terjangkau tanpa mengorbankan kualitas layanan. Salah satu langkah strategis yang diusulkan adalah memangkas masa tinggal jemaah di Arab Saudi dari 40 hari menjadi 30 hari.

“Kalau masa tinggal jemaah bisa dipangkas menjadi 30 hari, maka biaya haji berpotensi berkurang sekitar Rp5 juta per orang. Itu salah satu yang harus dilobi secara serius ke pemerintah Saudi,” ujar Hidayat dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar, Kepala BPH Mochammad Irfan Yusuf, dan Kepala BPKH Fadlul Imansyah di Gedung Nusantara II, Senayan, Rabu (27/8/2025).

Menurutnya, alasan masa tinggal yang panjang selama ini kerap dikaitkan dengan keterbatasan bandara di Arab Saudi. Padahal, selain Jeddah dan Madinah, ada bandara internasional di Taif hingga Qassim yang sebenarnya bisa dimanfaatkan. “Dengan lobi yang kuat, saya kira pemerintah Saudi bisa membuka akses ini untuk jemaah Indonesia,” katanya.

Hidayat juga menyoroti mahalnya biaya tiket pesawat, yang menjadi komponen terbesar ongkos haji. Sistem kontrak penuh dinilainya merugikan jemaah, karena mereka tetap membayar tiket pulang-pergi meski salah satu rute kosong. “Secara fikih juga patut dikaji, apakah adil jemaah membayar sesuatu yang tidak mereka gunakan. Ini harus menjadi bahan negosiasi serius Kementerian Haji ke depan,” ujarnya.

Selain menekan biaya, Hidayat mengingatkan pentingnya diplomasi untuk memastikan serapan kuota haji maksimal. Tahun ini tercatat masih ada 171 kuota reguler dan 148 kuota khusus yang tidak terisi. “Jumlah ini memang tidak besar, tapi bila dibandingkan dengan antrean panjang jemaah, setiap kuota yang tidak terserap berarti menambah daftar tunggu. Maka Kementerian Haji harus memastikan kuota yang ada terserap penuh,” ujarnya.

Menutup pernyataan, Hidayat menegaskan bahwa Kementerian Haji harus menjadi garda terdepan melanjutkan pengalaman Kementerian Agama dalam mengelola haji, sekaligus membawa terobosan melalui diplomasi yang lebih kuat. “Daftar masalah sudah jelas, mulai dari kuota, biaya, hingga pelayanan. Tinggal bagaimana kementerian baru nanti bisa menyelesaikannya lewat lobi dan kerja sama dengan Saudi,” katanya.