Anggota DPR Desak Usut Tuntas Korupsi Pakan Satwa Kebun Binatang Surabaya, Minta Audit Nasional Lembaga Konservasi

IVOOX.id – Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengecam keras dugaan korupsi anggaran pakan dan perawatan satwa di Kebun Binatang Surabaya (KBS) yang diduga telah berlangsung lebih dari satu dekade. Kasus tersebut mencuat setelah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama KBS, Choirul Anwar, sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp10,2 miliar.

Daniel menilai penyalahgunaan anggaran di lembaga konservasi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesejahteraan satwa. Menurutnya, dugaan penyelewengan dana tersebut berpotensi menyebabkan satwa mengalami kekurangan gizi, minimnya perawatan, hingga kematian.

"Perkara ini harus diusut secara tuntas karena menyangkut bukan hanya kerugian keuangan negara, tetapi juga menyentuh mandat negara dalam melindungi satwa dan menjaga keanekaragaman hayati Indonesia. Pelaku harus mendapat hukuman tegas, dan penegak hukum harus bisa menemukan semua pihak yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut," kata Daniel dalam keterangan tertulis yang diterima Ivoox.id Senin (27/7/2026).

Legislator dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat I itu menyebut kasus tersebut sebagai bentuk penyimpangan yang sangat memprihatinkan. Pasalnya, satwa yang menjadi objek konservasi tidak memiliki kemampuan untuk menyuarakan dampak yang mereka alami akibat buruknya pengelolaan anggaran.

"Korupsi pada lembaga konservasi sangatlah miris karena hewan tidak bisa menyampaikan dampak yang mereka rasakan. Negara memikul tanggung jawab penuh untuk memastikan setiap rupiah anggaran konservasi benar-benar digunakan sesuai peruntukannya," ujarnya.

Daniel juga meminta pemerintah menjadikan kasus di Kebun Binatang Surabaya sebagai momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola seluruh lembaga konservasi di Indonesia. Menurutnya, audit nasional perlu dilakukan tidak hanya pada aspek administrasi dan keuangan, tetapi juga terhadap kualitas layanan konservasi yang diberikan.

Ia menilai audit harus mencakup pemeriksaan mutu pakan satwa, pelayanan kesehatan veteriner, kondisi kandang, hingga penerapan standar kesejahteraan satwa. Selain itu, pemerintah didorong membangun sistem transparansi anggaran konservasi yang berbasis kinerja agar penggunaan anggaran dapat dipantau secara lebih akuntabel.

"Pemerintah juga harus membangun sistem transparansi anggaran konservasi berbasis kinerja, sehingga belanja yang berkaitan dengan pakan satwa, layanan veteriner, pemeliharaan kandang, hingga program konservasi dapat diawasi secara lebih akuntabel. Reformasi tata kelola lembaga konservasi harus menjadi prioritas agar kepercayaan publik dapat dipulihkan dan kesejahteraan satwa benar-benar terjamin," katanya.

Sebagai langkah jangka pendek, Daniel meminta kementerian terkait memastikan kebutuhan pakan, perawatan kesehatan, dan kesejahteraan seluruh satwa di Kebun Binatang Surabaya tetap terpenuhi selama proses hukum berjalan. Ia menegaskan, satwa tidak boleh menjadi korban lanjutan akibat dugaan tindak pidana korupsi yang tengah diusut aparat penegak hukum.

"Selain penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab, pemerintah perlu memastikan kondisi satwa yang berada di Kebun Binatang Surabaya tidak menjadi korban lanjutan akibat perkara ini," ujar Daniel.