Anggota DPR Desak Transparansi Anggaran Rp2,34 Triliun untuk Hunian Korban Bencana

IVOOX.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi V, Mori Hanafi, menyoroti rencana pembangunan hunian untuk korban bencana oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia (Kementerian PKP) sebanyak 7.952 unit dengan total anggaran mencapai Rp2,34 triliun.

Mori meminta pemerintah membuka secara rinci penggunaan anggaran tersebut kepada DPR karena nilainya dinilai cukup besar dan menyangkut pemulihan masyarakat terdampak bencana di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Kami tentunya ingin ada penjelasan terkait anggaran Rp2,34 triliun ini,” ujar Mori dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri PKP di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Meski mendukung upaya pemulihan bagi korban bencana, legislator Fraksi Partai NasDem itu menilai transparansi serta efektivitas penggunaan anggaran tetap harus menjadi perhatian utama pemerintah.

Selain menyoroti pembangunan hunian korban bencana, Mori juga meminta pemerintah mempertimbangkan korban kebakaran di kawasan permukiman padat agar dapat masuk dalam skema bantuan rumah dari negara.

Menurutnya, peristiwa kebakaran di kawasan padat penduduk kerap menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat kecil, namun belum seluruhnya mendapat perlindungan melalui program bantuan perumahan.

Ia mencontohkan sejumlah kasus kebakaran permukiman yang menyebabkan warga kehilangan tempat tinggal tetapi kesulitan memperoleh bantuan pembangunan rumah dari pemerintah. “Kalau rumah di kampung kebakaran itu bukan rumah-rumah mewah. Pasti masyarakat kecil,” katanya.

Karena itu, Mori meminta Kementerian PKP mencari skema pendanaan yang memungkinkan korban kebakaran memperoleh bantuan serupa dengan korban bencana lainnya. “Untuk itu, saya meminta Kementerian PKP mencari skema pendanaan agar korban kebakaran juga bisa memperoleh bantuan sebagaimana korban bencana lainnya,” sambungnya.

Mori menegaskan sektor perumahan saat ini telah menjadi kebutuhan mendesak nasional. Ia menyebut backlog perumahan dan kebutuhan hunian masyarakat masih sangat tinggi sehingga membutuhkan keberpihakan anggaran serta penguatan kebijakan dari pemerintah. “Keberhasilan program perumahan tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga pada kesiapan regulasi, pembiayaan, dan kolaborasi antar instansi,” ujarnya.