Anggota DPR Desak Polri Usut Tuntas Kematian Warga Pejompongan Saat Kericuhan di Sekitar DPR

IVOOX.id – Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Polri mengusut secara menyeluruh kematian Bambang Setyawan (59 tahun), warga Pejompongan, Jakarta, yang diduga menjadi korban pengeroyokan massa tak dikenal saat kericuhan di sekitar Gedung DPR/MPR RI pada Kamis, 27 Agustus 2026, malam.

Bambang disebut mengalami pengeroyokan ketika hendak memeriksa lampu tokonya yang berjarak sekitar 500 meter dari kediamannya. Berdasarkan keterangan warga dan rekaman video yang beredar, korban diduga diseret dari sebuah gang menuju jalan raya sebelum mengalami kekerasan hingga tidak sadarkan diri.

Abdullah menilai seluruh pihak yang terbukti terlibat dalam kekerasan terhadap Bambang harus diproses secara hukum. Ia bahkan meminta penyidik tidak menutup kemungkinan menerapkan pasal pembunuhan berencana apabila ditemukan bukti adanya unsur perencanaan untuk menghilangkan nyawa korban.

“Semua yang terlibat dalam pengeroyokan Bambang ini berpotensi dijerat pasal pembunuhan berencana. Tetapi, tentu harus dibuktikan terlebih dahulu apakah memang terdapat unsur perencanaan untuk menghilangkan nyawa korban,” kata Abduh, sapaan akrab Abdullah, dalam keterangan tertulis yang diterima Ivoox.id Minggu (30/8/2026).

Menurut Abdullah, penyidikan tidak boleh hanya berfokus pada orang-orang yang melakukan kekerasan secara langsung. Polisi juga diminta mengusut keberadaan kelompok massa yang disebut datang untuk mengamankan dan menertibkan demonstran di sekitar lokasi aksi.

“Informasi ini yang harus dibongkar oleh polisi. Siapa mereka, dari mana mereka datang, siapa yang menggerakkan, apa tujuannya, dan apakah ada yang memberikan perintah? Jangan berhenti hanya pada orang yang melakukan kekerasan di lapangan,” ujarnya.

Politikus Fraksi PKB itu menilai penelusuran mengenai asal-usul dan mobilisasi massa penting dilakukan agar rangkaian peristiwa yang menyebabkan kematian Bambang dapat terungkap secara utuh.

Abdullah juga menyoroti munculnya tudingan di tengah masyarakat bahwa pemerintah atau negara menggunakan kelompok tertentu untuk melakukan kekerasan terhadap demonstran maupun warga yang berada di sekitar lokasi demonstrasi. Menurutnya, tudingan tersebut berpotensi membahayakan kepercayaan publik apabila tidak segera dijawab melalui proses hukum yang transparan.

“Peristiwa ini membuat masyarakat distrust atau tidak percaya kepada pemerintah dan Polri. Sampai muncul tudingan bahwa pemerintah atau Polri memanfaatkan sekelompok massa untuk melakukan kekerasan dan melanggar hukum serta HAM terhadap pendemo maupun masyarakat di sekitar lokasi demonstrasi. Ini bahaya dan merugikan,” ujar Abduh.

Ia menegaskan bahwa pengamanan dan pemeliharaan ketertiban dalam aksi demonstrasi merupakan tugas Polri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, aparat diminta memastikan tidak ada kelompok lain yang mengambil alih fungsi keamanan melalui tindakan kekerasan.

“Jangan sampai muncul kesan pemerintah dan Polri tidak mampu menangani aksi demonstrasi sehingga masyarakat menduga ada kelompok lain yang digunakan untuk melakukan kekerasan terhadap demonstran maupun warga di sekitar lokasi demonstrasi. Ini harus dibuktikan, bukan dibiarkan menjadi tudingan,” kata Abduh.

Abdullah juga meminta penyidik membuka kemungkinan adanya keterlibatan organisasi tertentu jika proses penyidikan menemukan bukti yang mengarah ke sana. Menurutnya, siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum tanpa melihat latar belakang ataupun kelompoknya.

“Jadi, tangkap semua massa tak dikenal yang terlibat dan proses sesuai hukum. Kalau memang terbukti ada keterlibatan organisasi, tentu harus ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jangan sampai negara dan pemerintah dinilai tidak mampu menjaga ketertiban dan keamanan hingga tugas pokok dan fungsinya seolah-olah digantikan oleh orang-orang yang melakukan kekerasan dengan cara preman,” kata Abduh.