Anggota DPR Desak Pemerintah Jujur Soal Kerusakan Lingkungan di Raja Ampat

IVOOX.id – Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel Wattimena, menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya, akibat aktivitas penambangan nikel. Ia menilai pemerintah tak bisa lagi menutup-nutupi fakta kerusakan tersebut di tengah era keterbukaan informasi seperti sekarang.

“Sekarang, menurut saya, dengan keterbukaan informasi yang masyarakat bisa dapatkan dari sosial media, gak waktunya lagi mengelabui masyarakat. 'Jangan nipu gue lagi deh', begitu kira-kira,” ujar Samuel dalam keterangan resmi yang diterima ivoox.id Minggu (15/6/2025).

Menurut politisi Fraksi PDI Perjuangan ini, ketidakpercayaan publik terhadap para pejabat dan perusahaan tambang merupakan sinyal serius yang harus dijadikan peringatan keras bagi para pengambil kebijakan. Ia menegaskan, kepercayaan masyarakat hanya bisa diraih kembali dengan kejujuran dan transparansi.

“Ini seharusnya menjadi alarm. Jangan lagi bermain-main dengan kejujuran publik. Kejadian seperti di Raja Ampat ini jangan sampai terulang di pulau-pulau kecil lainnya, apalagi banyak dari kawasan tersebut merupakan lahan konservasi dan destinasi wisata yang menjadi andalan negeri ini,” katanya.

Samuel juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mengawal kasus ini. Ia menyebut suara publik, aktivis lingkungan, serta kekuatan media sosial menjadi pendorong utama munculnya reaksi pemerintah.

“Greenpeace bersuara, para aktivis juga bersuara, akhirnya pemerintah mulai bertindak. Ini menunjukkan kekuatan sosial media dan keberanian masyarakat untuk menelusuri kebenaran,” ujarnya.

Kendati pemerintah telah mencabut sebagian izin perusahaan tambang di kawasan Raja Ampat, Samuel menilai langkah tersebut belum cukup. Ia mendesak agar dilakukan investigasi menyeluruh untuk mengetahui siapa yang pertama kali memberikan izin dan bagaimana prosesnya bisa terjadi di kawasan konservasi.

“Gak mungkin perusahaan melakukan sesuatu terhadap negara kalau tidak memegang hal-hal yang bisa jadi pegangan kuat buat mereka. Akhirnya kan kita bicara masalah hukum,” katanya.

Lebih jauh, Samuel menyerukan agar seluruh elemen bangsa baik DPR RI, DPRD, pemerintah daerah, maupun masyarakat sipil bersatu menjaga kelestarian lingkungan, terutama di daerah yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat seperti Raja Ampat.

“Masyarakat pasti akan mendukung, asal pemerintah juga jujur. Harus ada gerakan bersama agar kerusakan serupa tidak meluas ke tempat-tempat lainnya yang notabene adalah kawasan wisata dan konservasi alam,” katanya.

Sebagaimana diketahui, Raja Ampat merupakan salah satu surga bahari dunia yang dikenal luas karena kekayaan biodiversitas lautnya. Kerusakan ekosistem akibat pertambangan dikhawatirkan tidak hanya merusak lingkungan, tapi juga mengancam keberlangsungan ekonomi masyarakat lokal yang bergantung pada pariwisata dan laut.