Anggota DPR Desak Kemenkeu Dorong Program Padat Karya untuk Perkuat Daya Beli Masyarakat

IVOOX.id – Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris menyoroti alokasi transfer ke daerah yang mencapai Rp 650 triliun namun dinilai belum memberi dampak signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja. Menurutnya, meski pemerintah pusat telah meluncurkan program nasional seperti makan bergizi gratis, pemerintah daerah justru belum memiliki program padat karya yang bisa menyerap tenaga kerja, khususnya kelompok masyarakat yang tidak memiliki keterampilan khusus.

“Walaupun ada program makan bergizi gratis, tetapi program yang padat karya itu tidak ada. Artinya, tidak ada lapangan pekerjaan bagi kelompok unskilled. Dampaknya, daya beli menurun. Ini perlu dipikirkan Kementerian Keuangan,” ujar politisi Fraksi PAN itu dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI dengan enam Direktur Jenderal Kementerian Keuangan di Gedung Nusantara I, Senayan, Kamis (11/9/2025).

Ia menekankan, pertumbuhan ekonomi yang selama ini digadang pemerintah tidak cukup hanya diukur lewat indikator makro. Lebih penting, menurutnya, adalah bagaimana kebijakan fiskal berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan daya beli masyarakat di daerah.

Andi juga menyoroti kebijakan fiskal daerah yang terdorong untuk menaikkan pajak akibat berkurangnya transfer pusat. “Sekarang karena transfer ke daerah berkurang, daerah menaikkan pajak, misalnya PBB. Itu yang sering memicu demo-demo di berbagai daerah,” ujarnya.

Tak hanya itu, Andi turut menyinggung dukungan terhadap UMKM, sektor pariwisata, serta keberlanjutan proyek strategis nasional (PSN). Ia meminta Kementerian Keuangan lebih terbuka dalam menjelaskan prioritas PSN, termasuk di bidang perumahan rakyat dan proyek yang membutuhkan pendanaan tanah.

“Kita harapkan sektor perhotelan, restoran, dan UMKM yang sekarang sangat suram bisa mendapatkan dukungan. Pertanyaannya, program fiskal apa yang sudah disiapkan? Apakah ada insentif kredit, relaksasi pajak, atau dukungan lain? Karena kebijakan itu ada di Kemenkeu,” katanya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya koordinasi lintas direktorat jenderal di Kemenkeu agar program tidak berjalan parsial. Menurutnya, mekanisme joint effort activity bisa menjadi solusi untuk memperkuat hasil dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.

“Kalau dijalankan sendiri-sendiri, tahun depan permintaan anggaran dukungan manajemen pasti meningkat. Tapi kalau ada model joint effort activity, akan lebih efisien dan berdampak nyata,” katanya.