Anggota DPR Desak Karhutla Kalimantan Ditetapkan sebagai Bencana Nasional | IVoox Indonesia

Anggota DPR Desak Karhutla Kalimantan Ditetapkan sebagai Bencana Nasional

Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan
Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan. IVOOX.ID/doc DPR RI

IVOOX.id – Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta pemerintah segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan sebagai bencana nasional. Desakan tersebut disampaikan menyusul meluasnya kebakaran yang dinilai telah mengganggu aktivitas masyarakat, kesehatan, hingga perekonomian.

“Kalimantan sudah seperti setengah ‘neraka’ sekarang karena Karhutla yang semakin parah. Pemerintah perlu menetapkan status Karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional karena dampaknya sangat signifikan,” kata Daniel Johan dalam keterangan pers yang diterima Ivoox.id, Sabtu (22/8/2026).

Karhutla yang terjadi di sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan menyebabkan kualitas udara memburuk serta kabut asap pekat yang menurunkan jarak pandang. Di sejumlah wilayah, jarak pandang dilaporkan hanya sekitar 10 meter. Kondisi tersebut turut mengganggu mobilitas masyarakat dan aktivitas transportasi darat maupun udara.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat hotspot tertinggi berada di Kalimantan Tengah dengan 767 titik, disusul Kalimantan Barat sebanyak 560 titik. Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing tercatat 74 titik, sementara Kalimantan Utara tiga titik.

Daniel meminta pemerintah tidak sekadar menjadikan data hotspot sebagai bahan pemantauan, tetapi segera melakukan verifikasi dan penanganan di lapangan.

“Ketika titik panas sudah terkonsentrasi dalam jumlah besar di Kalimantan, setiap hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi harus segera diterjemahkan menjadi daftar lokasi prioritas yang wajib diverifikasi dan ditangani di lapangan dalam hitungan jam,” katanya.

Dampak kabut asap juga dirasakan sektor pendidikan. Sejumlah sekolah di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak diliburkan karena kualitas udara yang memburuk. Selain itu, kabut asap disebut meningkatkan risiko Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), merusak ekosistem dan habitat satwa, serta berpotensi menimbulkan polusi lintas batas.

Daniel meminta pemerintah memperkuat operasi pemadaman dengan mengerahkan water bombing serta tim gabungan Manggala Agni, BPBD, TNI, dan Polri, terutama untuk menangani titik api di lahan gambut yang berpotensi menyebar ke kawasan sekitar bandara.

“Kami juga mendorong percepatan operasi modifikasi cuaca melalui koordinasi intensif antara BNPB, BMKG, dan BRIN. Opsi ini perlu segera dieksekusi selagi masih ada potensi awan sebelum kondisi kemarau mencapai puncaknya,” ujar Daniel.

Ia juga mempertanyakan kesiapan pemerintah menghadapi Karhutla yang berulang setiap tahun. Menurutnya, penanganan seharusnya dilakukan sejak dini, bukan setelah kebakaran meluas.

“Saya juga mempertanyakan bagaimana mitigasi yang dilakukan Pemerintah karena Karhutla ini kan bencana yang selalu terjadi setiap tahunnya. Kenapa menunggu sampai besar baru kemudian ditangani secara serius,” katanya.

Di tengah kondisi tersebut, masyarakat turut melakukan pemadaman secara mandiri. Daniel mengapresiasi keterlibatan warga, termasuk kelompok perempuan seperti Srikandi di Sambas dan The Power of Mama di Ketapang.

“Banyak masyarakat yang geregetan sehingga bergerak sendiri memadamkan Karhutla. Di Kalbar, bahkan ibu-ibu yang turun. Seperti di Sambas namanya Srikandi, di Ketapang ada kelompok ibu-ibu bernama The Power of Mama. Saya kagum sekali, mereka sangat hebat dan berani,” ujarnya.

Namun, Daniel mengingatkan warga untuk mengutamakan keselamatan dan menggunakan perlengkapan pemadam serta perlindungan yang memadai. Ia juga meminta aparat menindak tegas pihak yang terbukti sengaja melakukan pembakaran maupun lalai hingga menyebabkan kebakaran.

Selain itu, Daniel mendesak Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran operasional penanggulangan Karhutla yang telah dialokasikan negara.

“Kami mendesak Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran sebesar Rp290.901.300.000 untuk operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan,” katanya.

“Anggaran ini sangat mendesak agar upaya pemadaman di lapangan tidak lagi terkendala keterbatasan sumber daya,” ujar Daniel.

0 comments

    Leave a Reply