Anggaran BGN 2026 Naik Jadi Rp 268 Triliun, Berikut Rinciannya

IVOOX.id – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa anggaran lembaganya untuk tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 268 triliun. Jumlah tersebut meningkat sekitar Rp 50,1 triliun dibandingkan pagu indikatif sebelumnya yang senilai Rp 217,8 triliun.

Dadan memaparkan hal itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BPOM dan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Senin, 15 September 2025.

“Ini berdasarkan Surat Bersama Pagu Anggaran Menteri Keuangan dan Menteri PPN atau Kepala Bappenas, total anggaran tahun 2026 untuk Badan Gizi Nasional sebesar Rp268 triliun. Jadi, meningkat Rp 50 triliun dari pagu indikatif,” ujar Dadan.

Ia menambahkan, “Jadi pada pagu indikatif kita akan mendapatkan Rp 217.860.184.715.000 menjadi Rp 268 triliun dan ini bertambah kurang lebih Rp 50.139.815.285.000.” ujarnya.

Menurutnya, dana tersebut akan difokuskan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak sekolah dengan alokasi Rp 34,49 triliun. Selain itu, bantuan pangan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita disiapkan Rp 3,18 triliun.

Anggaran tambahan juga mencakup belanja pegawai ASN sebesar Rp 3,9 triliun, digitalisasi MBG Rp 3,1 triliun, serta promosi, edukasi, kerja sama, dan pemberdayaan masyarakat Rp 280 miliar. BGN juga mengalokasikan tambahan Rp700 miliar untuk pengawasan yang akan dilaksanakan BPOM.

Adapun Rp 412,5 miliar digunakan untuk penguatan sistem dan tata kelola, termasuk pemanfaatan data status gizi yang dikelola Kemenkes dan BPS. Untuk koordinasi penyediaan dan penyaluran, termasuk gaji akuntan, ahli gizi, serta pelatihan penjamah makanan di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dialokasikan Rp 3,8 triliun.

Secara klasifikasi, 95,4 persen anggaran atau sekitar Rp 255,5 triliun difokuskan untuk program pemenuhan gizi nasional, sementara 4,6 persen atau Rp 12,4 triliun untuk program dukungan manajemen.

Jika dilihat berdasarkan fungsi, 83,4 persen anggaran dialokasikan ke pendidikan (Rp 223,5 triliun), 9,2 persen ke kesehatan (Rp 24,7 triliun), dan 7,4 persen ke ekonomi (Rp 19,7 triliun). Dari sisi belanja, 97,7 persen merupakan belanja barang, 1,4 persen belanja pegawai, dan 0,9 persen belanja modal.

“Jika dikategorikan berbasis anggaran operasional dan non-operasional, maka 2,9 persen itu operasional, sementara 97,1 persen non-operasional,” kata Dadan.