Anak Usaha KAI Dituntut Bayar Denda Rp200 Juta pada Kasus Korupsi DJKA

Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fahmi Idris menuntut agar KAPM dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dakwaan alternatif kedua.

"Apabila dalam waktu 1 bulan pidana denda tidak dibayar, maka harta kekayaan terdakwa korporasi disita dan dilelang untuk menutupinya. Namun jika penyitaan tidak mencukupi, maka diganti (subsider) dengan pencabutan izin usaha jasa konstruksi selama 1 tahun," kata JPU saat membacakan surat tuntutan dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Senin (9/11/2026), dikutip dari Antara.

Selain pidana denda, JPU juga menuntut agar anak usaha PT Kereta Api Indonesia atau KAI (Persero) tersebut supaya dihukum dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp2,41 miliar subsider penutupan seluruh perusahaan KAPM selama 1 tahun.

Dengan demikian, KAPM diyakini bersalah melanggar Pasal 5 ayat (1) b jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 20 huruf c jo. Pasal 126 ayat (1) KUHP Nasional.

Sebelum mengajukan tuntutan, JPU mempertimbangkan beberapa hal memberatkan dan meringankan. Keadaan memberatkan yang dipertimbangkan, yakni perbuatan KAPM tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

"Lalu, terdakwa korporasi juga telah melakukan korupsi dengan kehendak aktif bertujuan memperoleh keuntungan di luar kewajaran," ucap JPU menambahkan.

Sementara, hal meringankan yang dipertimbangkan berupa KAPM belum pernah dihukum pidana serta bersikap kooperatif di persidangan.

Dalam kasus dugaan suap di lingkungan DJKA Kemenhub pada 2022-2023, PT KAPM didakwa memberikan suap senilai Rp1,36 miliar kepada lima aparatur sipil negara (ASN) Kemenhub.

Suap tersebut diduga diberikan agar KAPM memperoleh paket pekerjaan perlintasan sebidang Jawa-Sumatra Tahun Anggaran 2022 pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian DJKA Kemenhub.

Atas paket pekerjaan itu, KAPM disebut memperoleh pertambahan harta benda sebesar Rp2,41 miliar.

Lima orang ASN Kemenhub yang didakwa menerima suap ialah Harno Trimadi dan Fadliansyah dengan total penerimaan Rp1,12 miliar.

Kemudian, Ketua Pokja Pengadaan Pekerjaan Perlintasan Sebidang Wilayah Jawa dan Sumatera Tahun Anggaran 2022 Budi Prasetyo, Sekretaris Pokja Hardho, serta anggota Pokja Edi Purnomo menerima suap dengan total Rp240 juta.

Pemberian suap disebut dilakukan KAPM melalui mantan Direktur Utama KAPM Yoseph Ibrahim bersama-sama dengan mantan Vice President KAPM Parjono.

Akibat perbuatannya, anak usaha PT KAI itu terancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 20 huruf c jo. Pasal 126 ayat (1) KUHP Nasional.