Amnesty Soroti Langkah Konkret Penyelesaian HAM dalam Debat Capres

IVOOX.id - Dalam debat perdana calon presiden 2024, salah satu bahasan utama yang mencuat adalah HAM (Hak Asasi Manusia). Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, memberikan tanggapan terhadap janji-janji para kandidat terkait penegakan HAM.

Menanggapi pernyataan kandidat yang berjanji untuk menegakkan HAM, Usman Hamid menyambut positif komitmen tersebut. Namun, ia menyoroti kebutuhan akan kebijakan konkret di masa mendatang.

Ia berpendapat bahwa perlu dilihat bagaimana kandidat akan menerjemahkan komitmen mereka menjadi kebijakan yang nyata dan dapat memberikan dampak positif, terutama bagi korban pelanggaran HAM.

“Kita lihat semua kandidat capres berjanji menegakkan hak asasi manusia. Komitmen ini baik. Tapi bagaimana kebijakan konkretnya ke depan? Jangan sampai rakyat kecewa lagi, terutama mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM. Capres harus membuat kebijakan nyata,” ucapnya dalam keterangan resmi yang diterima IVOOX, Kamis (14/12/2023).

Pentingnya dialog dalam mengakhiri tren kekerasan, konflik, dan pelanggaran HAM di Papua menjadi sorotan utama. Usman Hamid mengungkapkan aspirasi masyarakat Papua yang membutuhkan solusi dialog.

Meskipun beberapa isu seperti kebijakan pengungsi internal, pembebasan sandera pilot Selandia Baru, penguatan MRP, dan pengadilan HAM di Papua belum terdengar secara tegas dari para kandidat, Usman Hamid menilai bahwa hal tersebut menjadi sesuatu yang mendesak untuk dibahas.

“Masih ada pendekatan militeristik, retorika anti asing dan pendekatan ekonomi yang disampaikan Prabowo terkait Papua. Justru pandangan seperti ini membuat kekerasan dan konflik di sana tidak pernah berhenti. Kajian terbaru Lemhanas menunjukkan pertumbuhan ekonomi gagal meredam kekerasan dan konflik,” ucapnya.

Usman Hamid menyoroti pula kurangnya kebijakan yang kuat untuk mengakhiri siklus impunitas dan meningkatkan akuntabilitas aparat, termasuk melalui revisi UU Peradilan Militer dan penguatan Komnas HAM.

Komnas HAM yang selama sepuluh tahun terakhir terlihat tanpa dukungan pemerintah dan DPR, menjadi sorotan karena hasil penyelidikannya kerap berujung tanpa penyelesaian yang benar dan adil.

Pelanggaran HAM yang terkait dengan pembangunan pro-investasi dan pengorbanan warga sipil di beberapa daerah juga menjadi fokus. Kasus-kasus seperti Rempang, Nagari Air Bangis, Rembang, Wadas, Halmahera, hingga Flores menunjukkan perlunya kebijakan yang memajukan kesejahteraan sosial tanpa mengorbankan hak asasi warga.

Penyelesaian 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu menjadi tantangan besar bagi pemerintahan ke depan. Usman Hamid menegaskan bahwa hal ini bukan hanya tanggung jawab Presiden, tetapi juga DPR. Bagaimana para kandidat, seperti Anies, Ganjar, dan Prabowo, akan mewujudkan janji mereka terkait konflik di Papua, penanganan kasus pelanggaran HAM, dan penempatan HAM sebagai prioritas pemerintahan, menjadi hal yang perlu diikuti dengan penuh perhatian oleh masyarakat.

Dengan demikian, preferensi kebijakan HAM dari para kandidat menjadi salah satu penilaian utama bagi pemilih dalam menentukan pilihan mereka di Pemilihan Presiden 2024.

Harapan masyarakat adalah agar para kandidat benar-benar menghasilkan kebijakan yang dapat memberikan solusi konkret dan positif terhadap tantangan HAM di Indonesia.

“Kandidat harus menindaklanjuti janji-janji dan komitmen mereka berupa preferensi kebijakan yang kuat untuk memperbaiki situasi dan penegakan HAM di Indonesia” tutupnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sudah menggelar debat pertama capres Pemilu 2024 di Jakarta, Selasa (12/12).

KPU RI telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai peserta Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Masa kampanye juga telah dijadwalkan mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.