Amnesty Nilai Pidato Kenegaraan Prabowo Minim Bahas Isu HAM

IVOOX.id – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR belum memberikan perhatian memadai terhadap sejumlah persoalan hak asasi manusia (HAM) yang masih menjadi sorotan publik.

Usman menyoroti tidak adanya pembahasan mengenai penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu serta agenda reformasi sektor pertahanan. Menurutnya, isu tersebut penting dibicarakan di tengah meningkatnya keterlibatan militer dalam ranah sipil dan dinamika geopolitik global.

“Pidato Presiden nihil penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu dan reformasi pertahanan. Padahal itu agenda penting kebangsaan di tengah maraknya praktik otoriter dan ketegangan geostrategi dunia,” kata Usman dalam keterangan resmi yang diterima Ivoox.id Senin (17/8/2026).

Ia menilai perluasan peran militer dalam urusan sipil berpotensi melahirkan persoalan baru, mulai dari konflik agraria dan sengketa tanah hingga kekerasan terhadap masyarakat. Kondisi tersebut, menurutnya, juga dapat menghambat pengembangan postur pertahanan yang lebih modern.

Usman turut mengkritik pernyataan pemerintah mengenai pembangunan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Ia menilai keduanya semestinya tidak diposisikan sebagai pilihan yang saling bertentangan.

“Ironis sekali ketika Presiden seolah memberi pilihan antara Indonesia punya pesawat canggih atau rakyat tidak bisa makan? Di tengah ketegangan politik dan ekonomi global, seharusnya kedua pilihan itu setara pentingnya,” ujarnya.

Amnesty juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Usman, klaim keberhasilan program tersebut perlu diikuti perhatian terhadap berbagai kasus dugaan keracunan yang menimpa penerima manfaat.

“Bagaimana dengan anak-anak lain yang keracunan? Mengapa pidato Presiden nihil penghormatan hak atas kesehatan terkait empat puluhan ribu anak sekolah beserta guru mereka yang menjadi korban keracunan MBG, seperti yang dicatat Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI)?” katanya.

Persoalan lain yang disoroti adalah keterlibatan militer dalam pelatihan calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) dan Kampung Nelayan Merah Putih. Usman mempertanyakan tindak lanjut hukum atas meninggalnya lima peserta dalam latihan tersebut.

“Ini menunjukkan rendahnya perhatian Presiden atas hak hidup warga. Kematian lima orang tersebut selama menjalani latihan militer menunjukkan adanya persoalan serius keterlibatan militer dalam ranah sipil. Presiden harus menghentikan militerisasi ruang sipil,” tegasnya.

Di bidang hukum, Usman menilai pemerintah masih perlu menjawab persoalan kriminalisasi, intimidasi, serta dugaan pelanggaran HAM oleh aparat. Ia mencontohkan kasus serangan terhadap Andrie Yunus yang menurutnya belum menunjukkan keadilan bagi korban.

Amnesty juga menyoroti kesejahteraan guru honorer. Menurut Usman, pembangunan dan renovasi sekolah belum cukup untuk menjamin hak atas pendidikan apabila kesejahteraan serta kepastian status para pendidik masih terabaikan.

Selain itu, ia mempertanyakan dampak kebijakan anggaran MBG terhadap alokasi pendidikan, terutama setelah isu tersebut muncul dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada 30 Juli lalu.

Usman menilai pertumbuhan ekonomi yang disampaikan Presiden sebesar 5,61 persen tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan. Negara juga harus memastikan pemenuhan hak atas kesehatan, pendidikan, pekerjaan layak, dan akses terhadap keadilan.

“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari naiknya angka pertumbuhan, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu memastikan bahwa setiap orang dapat menikmati hak-haknya secara setara dan bermartabat,” ujarnya.