Amnesty International Soroti Dampak Panas Ekstrem, Desak Pemerintah Percepat Kebijakan Keadilan Iklim

IVOOX.id – Amnesty International Indonesia menilai fenomena panas ekstrem dan kekeringan yang semakin meluas di Indonesia menunjukkan dampak nyata krisis iklim terhadap pemenuhan hak asasi manusia. Organisasi tersebut mendesak pemerintah segera memperkuat kebijakan perlindungan masyarakat serta mempercepat transisi menuju energi terbarukan untuk mengurangi dampak perubahan iklim.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan masyarakat rentan menjadi kelompok yang paling terdampak meski kontribusi mereka terhadap pemanasan global relatif kecil. Menurutnya, kondisi kekeringan di Jawa Barat yang menyebabkan lebih dari 200 ribu warga mengalami krisis air bersih merupakan bukti ketidakadilan iklim yang semakin nyata.

“Indonesia berada di garis depan krisis iklim. Ketidakadilan iklim terlihat jelas, dari Kalimantan hingga Jawa Barat. Masyarakat rentan dan warga miskin menghadapi konsekuensi yang jauh lebih parah, padahal kontribusi mereka terhadap pemanasan global relatif kecil. Masyarakat di Jawa Barat sedang menghadapi dampak buruk. Hak atas lingkungan hidup yang sehat terampas oleh kekeringan, panas ekstrem, dan kelangkaan air. Tidak main-main, lebih dari 200 ribu jiwa di 207 desa terdampak parah,” kata Usman dalam keterangan resmi yang diterima Ivoox.id Kamis (30/7/2026).

Menurut Amnesty, bencana yang diperparah perubahan iklim tidak hanya memicu kekurangan air bersih, tetapi juga mengancam hak masyarakat atas kesehatan, pangan, dan mata pencaharian. Organisasi tersebut menilai kelompok prasejahtera, pekerja sektor informal, masyarakat adat, dan perempuan menjadi pihak yang paling rentan menghadapi dampak cuaca ekstrem.

Usman menilai pemerintah perlu segera menyiapkan pedoman kesehatan selama periode panas ekstrem, termasuk mekanisme perlindungan sosial yang mampu menjangkau masyarakat miskin yang memiliki akses terbatas terhadap fasilitas pendingin maupun listrik.

“Setiap kota di Indonesia harus memiliki rencana aksi penanggulangan cuaca ekstrem atau mekanisme perlindungan sosial yang responsif terhadap iklim,” ujarnya.

Amnesty juga mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai belum menunjukkan langkah memadai dalam mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Menurut Usman, panas ekstrem bukan sekadar fenomena cuaca, melainkan berkaitan erat dengan kebijakan negara dalam menghadapi krisis iklim.

“Panas ekstrem jelas bukan hanya peristiwa cuaca. Ia bersifat politis karena berkaitan erat dengan kebijakan negara menanggulangi dampak perubahan iklim. Perubahan iklim yang lahir akibat kerusakan lingkungan oleh korporasi dan kegagalan politik keadilan iklim negara membuat dampak panas ekstrem terhadap hak asasi manusia menjadi semakin nyata,” katanya.

Amnesty mendesak pemerintah segera merealisasikan penghapusan penggunaan bahan bakar fosil secara bertahap, cepat, dan berkeadilan. Selain itu, organisasi tersebut menilai proses transisi menuju energi terbarukan harus melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan dampak baru bagi kelompok rentan.

Desakan itu disampaikan di tengah meningkatnya ancaman El Nino 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebelumnya menyatakan fenomena El Nino telah aktif dan berpotensi mencapai intensitas sangat kuat. Di Jawa Barat, kekeringan dilaporkan telah meluas ke 207 desa dan berdampak pada sekitar 214 ribu jiwa, sementara sejumlah provinsi lain juga menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau.