Amnesty Desak Pemerintah Hentikan MBG Usai Kasus Keracunan dan Dugaan Hilang Ingatan Siswi di Kabupaten Karo

IVOOX.id – Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul terus munculnya kasus keracunan makanan yang diduga berkaitan dengan program tersebut. Amnesty juga menyoroti kasus seorang siswi di Kabupaten Karo yang disebut mengalami gangguan ingatan setelah jatuh sakit usai menyantap makanan MBG.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai rangkaian kasus tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola dan pelaksanaan program. Menurutnya, kondisi yang dialami siswi di Karo tidak boleh dipandang sebagai insiden biasa karena menyangkut hak anak atas kesehatan dan masa depan.

“MBG semakin tidak layak untuk diteruskan. Hentikan! Kasus hilangnya ingatan seorang siswi di Kabupaten Karo yang jatuh sakit usai menyantap MBG sangat memilukan. Ini adalah kegagalan negara melindungi hak asasi anak dan menunjukkan betapa buruknya program tersebut. Siswi berprestasi itu kini harus menjalani perawatan medis yang memiliki konsekuensi panjang di tengah keterbatasan ekonomi keluarga. Kami mendesak pemerintah pusat segera akhiri MBG, sekaligus mengusut tuntas seluruh kasus keracunan, seperti yang menimpa siswi di Karo itu serta memenuhi hak korban atas perawatan medis dan pertanggungjawaban pidana atas kejahatan itu,” ujar Usman dalam keterangan resmi yang diterima Ivoox.id Selasa (8/9/2026).

Ia menilai kasus tersebut memperlihatkan persoalan mendasar dalam pelaksanaan MBG. Hampir sebulan setelah jatuh sakit, siswi tersebut disebut mengalami hilang ingatan dan tidak lagi mengenali orang maupun benda yang sebelumnya dekat dengannya.

“Kasus di Karo ini menunjukkan kekeliruan konseptual tentang klaim konstitusional pemerintah dan para pendukungnya terkait MBG. Hampir sebulan jatuh sakit usai menyantap MBG, siswi tersebut menderita hilang ingatan, tidak lagi mengenali teman, guru, barang miliknya, bahkan adiknya sendiri. Negara jangan keras kepala. Kebijakan MBG jelas telah mengancam hak anak-anak,” katanya.

Usman menegaskan gangguan terhadap kemampuan mengingat seorang anak dapat berdampak panjang terhadap kehidupannya. Menurut dia, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan hak memperoleh makanan sehat dan pendidikan, tetapi juga menyangkut masa depan anak.

“Menghancurkan daya ingat seorang anak jelas mengancam masa depannya, bukan hanya melanggar hak atas pangan yang sehat dan hak pendidikan layak, tapi juga hak atas masa depannya. Ini tragedi kemanusiaan. Tak boleh tragedi ini berlalu tanpa koreksi total dan pertanggungjawaban hukum,” ujarnya.

Amnesty juga menyoroti kasus keracunan yang kembali dilaporkan terjadi di sejumlah daerah. Selain Kabupaten Karo, kasus serupa disebut terjadi di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur; Kabupaten Rembang, Jawa Tengah; Kabupaten Agam, Sumatera Barat; serta Tana Toraja, Sulawesi Selatan.

Berdasarkan laporan media yang dikutip Amnesty, hampir 2.000 orang dilaporkan menjadi korban keracunan di empat wilayah tersebut pada awal September.

Usman juga mengecam pernyataan mitra SPPG di Tana Toraja yang dinilai tidak menunjukkan empati terhadap korban. Ia menilai pihak pengelola seharusnya melakukan evaluasi terhadap kualitas dan penyajian makanan, bukan justru menyalahkan penerima manfaat.

“Kasus-kasus keracunan ini wujud nyata kelalaian negara dalam menjamin hak atas perlindungan, kelangsungan hidup, serta standar kesehatan layak bagi anak-anak. Lebih memprihatinkan lagi, masih tidak terlihat adanya akuntabilitas hukum atas kebijakan MBG. Padahal kasus-kasus keracunan MBG ini bisa berdampak fatal bagi anak-anak,” ujarnya.

Amnesty turut mengutip data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang mencatat jumlah korban keracunan MBG di 36 provinsi mencapai 43.838 orang. Angka tersebut terdiri atas 28.103 korban sepanjang 2025 dan 15.735 korban pada Januari hingga awal September 2026.

Menurut Usman, pemerintah seharusnya melakukan penghentian sementara dan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut. Ia juga meminta aparat penegak hukum mengusut setiap insiden keracunan MBG untuk memastikan adanya pertanggungjawaban jika ditemukan unsur kelalaian.

“Melihat jatuhnya banyak korban, penegak hukum harus turun tangan untuk mengusut tuntas seluruh insiden keracunan MBG ini. Siapa pun pengelolanya, harus ada pertanggungjawaban hukum yang transparan atas kelalaian yang berujung pada keracunan massal,” kata Usman.

Ia kembali mendesak pemerintah menghentikan MBG hingga terdapat jaminan keselamatan pangan yang ketat serta sistem pengelolaan yang akuntabel. Menurutnya, keselamatan dan kesehatan anak tidak boleh dikorbankan demi pelaksanaan program prioritas pemerintah.

“Selain itu, demi menyelamatkan kesehatan dan nyawa anak-anak Indonesia, negara harus segera menghentikan program MBG. Program ini tidak boleh dilanjutkan sebelum ada jaminan keselamatan pangan yang ketat dan sistem yang benar-benar akuntabel. Hak hidup dan kesehatan anak tidak boleh dipertaruhkan apalagi dikorbankan demi sebuah program prioritas ambisius dari pemimpinnya,” ujarnya.

Korban Keracunan MBG Dirawat di RSU Haji

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution memastikan seorang korban diduga keracunan usai menyantap makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dirawat di Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan hingga pulih.

Bobby mengaku, korban ini merupakan murid SMA Negeri 1 Berastagi yang ikut keracunan massal bersama ratusan siswa setelah menyantap menu MBG di Beratagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

"Murid tersebut dirujuk ke RSU Haji Medan setelah kondisinya mengalami penurunan kesadaran," ujar Bobby usai menjenguk seorang murid SMA Negeri 1 Berastagi dirawat di RSU Haji Medan, Sumatera Utara, Sabtu (15/8/2026), dikutip dari Antara.

Gubernur menyebut, korban merupakan pasien dengan kondisi lebih berat dibandingkan murid lainnya, sehingga harus dirujuk dari Kabanjahe di Karo ke Medan untuk mendapatkan penanganan intensif.

Saat ini, seorang pasien korban keracunan MBG itu menjalani perawatan intensif di Pediatric Intensive Care Unit (PICU), dan terus dipantau oleh tim medis RSU Haji Medan.

"Kondisi adik kita ini lebih parah ya dibandingkan teman-teman yang lain. Awalnya dirawat di Kabanjahe, namun dirujuk ke sini karena memang kondisinya pas di sana sempat mengalami penurunan kesadaran," jelas Bobby.

Gubernur juga mengaku sempat berbincang dengan orang tua pasien asal Karo ini, serta memastikan pemerintah terus mengawal proses penanganan hingga pasien benar-benar pulih.

Data Dinas Kesehatan Provinsi Sumut menyatakan, 361 murid dari SMA Negeri 1 Berastagi beserta SMA dan SMK Swasta Bersama di Karo diduga keracunan massal setelah menyantap menu MBG di Berastagi, Kamis, 13 Agustus 2026.

Sebanyak 361 murid itu dirawat di empat rumah sakit, dan satu klinik. Di antaranya 270 pasien rawat inap, 89 pasien rawat jalan, seorang pasien rawat inap rumah sakit di Medan, seorang pasien di RSU Haji Medan.

"Di sini pokoknya kami usahakan, kami tadi janji sampai pulih. Minta orang tua tadi, kalau bisa benar-benar dipulihkan total. Tadi estimasi dari dokternya mungkin dua sampai tiga hari lagi," tutur Bobby.

Direktur RSU Haji Medan Yulinda Elvi Nasution menjelaskan, bahwa pasien mengalami nyeri hebat pada bagian perut yang datang berulang.

"Merasa kesakitan dari perutnya itu. Sebelum begitu lah, rasa nyeri, nyeri, nyeri sekali. Terus ditambah analgesiknya dari dokter, disuntikkan baru dia tenang. Setengah jam sekali begitulah, kalau nyeri yang terlalu hebat," kata Yulinda, dikutip dari Antara.

Menurutnya, seorang pasien keracunan MBG ini tiba di RSU Haji Medan pada Jumat, 14 Agustus 2026, pukul 13.30 WIB, dan hingga kini masih menjalani pemantauan intensif.

Tim medis juga akan melakukan pemeriksaan laboratorium lanjutan untuk mengetahui perkembangan kondisi pasien.

"Kita masih mau periksa lab-nya lagi lebih lanjut, kan baru diperiksa dari sana, mungkin besok kita ada hasil lab yang baru," tutur Yulinda.