Amnesty Desak Pemerintah Hentikan Tuduhan Disinformasi Terkait Pemblokiran Konten Digital

IVOOX.id – Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah menghentikan kampanye disinformasi yang menyasar aktivis, jurnalis, dan pihak-pihak kritis terhadap pemerintah. Desakan tersebut disampaikan menyusul temuan Google yang menutup 19.389 kanal YouTube terkait operasi pengaruh terkoordinasi di Indonesia sepanjang Juli hingga September 2026.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan temuan Google sejalan dengan hasil investigasi organisasinya mengenai penyebaran misinformasi dan disinformasi yang digunakan untuk menyudutkan kelompok kritis.
“Kami tidak terkejut dengan temuan belasan ribu kanal YouTube yang terkait dengan operasi pengaruh terkoordinasi di Indonesia yang pro-pemerintah dan mengkritik pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah. Akun-akun seperti ini bertujuan membungkam kritik di ruang digital,” katanya kepada Ivoox.id pada Jumat (20/11/2026).
Amnesty International sebenarnya telah mengingatkan bahaya dari keberadaan akun-akun pro-pemerintah yang menyudutkan orang-orang yang kritis. Fakta dari Google ini sejalan dengan temuan investigasi Amnesty International dalam laporan yang berjudul “Membangun Musuh Khayalan”: Misinformasi, Disinformasi dan Tuduhan ‘Agen Asing’ di Bawah Presiden Prabowo di Indonesia,” yang dirilis 19 Mei 2026 lalu.
Laporan tersebut mengungkap dugaan keterlibatan sistematis aktor negara dan non-negara dalam menyebarkan misinformasi serta disinformasi untuk menyerang masyarakat sipil. Salah satu narasi yang disoroti adalah pelabelan “antek asing” terhadap kelompok kritis selama 18 bulan pemerintahan Presiden Prabowo.
Menurut Usman, koordinasi penyebaran tuduhan tersebut di ruang digital berpotensi mengancam kebebasan berekspresi dan menimbulkan efek jeri. Kondisi itu dapat mendorong masyarakat melakukan sensor diri, menghindari keterlibatan dalam koalisi kritis terhadap pemerintah, hingga membatasi aktivitas publik karena khawatir menjadi sasaran serangan.
Amnesty menilai kampanye disinformasi semacam itu berdampak terhadap pemenuhan hak konstitusional warga, termasuk kebebasan berekspresi, berkumpul secara damai, berserikat, serta hak untuk membela hak asasi manusia.
Karena itu, Amnesty mendesak pemerintah memastikan kementerian, lembaga, TNI, dan Polri tidak menggunakan anggaran negara untuk menjalankan kampanye disinformasi. Organisasi tersebut juga meminta pemerintah menerbitkan aturan yang secara tegas melarang badan negara, satuan militer, kementerian, maupun pejabat publik menyebarkan disinformasi yang menargetkan aktivis, jurnalis, dan warga yang kritis terhadap pemerintah.
Aturan tersebut, menurut Amnesty, perlu dilengkapi prosedur disiplin dan sanksi bagi pejabat publik yang terbukti terlibat dalam kampanye semacam itu.
Selain pemerintah, perusahaan teknologi seperti Google juga diminta menjalankan uji tuntas hak asasi manusia secara konsisten terhadap konten disinformasi. Amnesty mendorong penghapusan konten beserta jaringan penyebarnya, sekaligus meminta Google membuka informasi mengenai pihak yang bertanggung jawab atas operasi pengaruh terkoordinasi di Indonesia.
Google juga didesak menjamin kebijakan moderasi kontennya tidak justru membungkam suara-suara kritis. Seluruh platform media sosial diminta meningkatkan moderasi dengan melibatkan masyarakat sipil yang rentan menjadi sasaran, serta menyediakan mekanisme pemulihan bagi pihak yang terdampak disinformasi.
Dalam laporan Influence Operations Bulletin kuartal III 2026, Google mengungkapkan telah menutup 19.389 kanal YouTube yang terkait operasi pengaruh terkoordinasi di Indonesia selama Juli hingga September 2026. Sebagian besar kanal tersebut menyebarkan konten berbahasa Indonesia dengan narasi pro-pemerintah sekaligus mengkritik pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah.
Laporan Google tidak merinci identitas kanal yang ditindak maupun pihak yang berada di balik operasi tersebut.
Jika diakumulasikan sejak awal tahun, jumlah kanal YouTube terkait berbagai kampanye operasi pengaruh di Indonesia yang dihentikan Google mencapai 23.827 kanal hingga September 2026. Penindakan terbesar terjadi pada kuartal III dengan 19.389 kanal, dibandingkan 3.598 kanal pada kuartal I dan 840 kanal pada kuartal II. Angka tersebut belum mencakup data kuartal IV 2026.


0 comments