Amnesty Desak Pemerintah Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc Kasus Tragedi Semanggi I

IVOOX.id – Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah dan DPR segera membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Ad Hoc untuk menuntaskan kasus Tragedi Semanggi I. Desakan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, bertepatan dengan peringatan 28 tahun peristiwa yang terjadi pada 13 November 1998.
Usman menilai, hingga 26 tahun setelah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM disahkan, negara belum juga menghadirkan mekanisme peradilan yang dapat mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tragedi tersebut.
“Dua puluh delapan tahun sejak terjadi Tragedi Semanggi I dan 26 tahun sejak terbentuknya UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM, DPR dan Presiden tidak kunjung membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc. Pengadilan HAM sejatinya menjadi salah satu tumpuan keadilan bagi korban dan pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat.” Ujarnya kepada Ivoox.id pada Minggu (15/11/2026).
Menurut Usman, kebuntuan penanganan kasus pelanggaran HAM berat selama ini terjadi karena perbedaan sikap antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Kejaksaan Agung. Komnas HAM menyatakan kasus tersebut sebagai pelanggaran HAM berat, sementara Kejaksaan Agung disebut menolak melakukan penyidikan dengan alasan perkara tidak memenuhi kualifikasi maupun persyaratan formal, termasuk belum adanya Pengadilan HAM Ad Hoc.
Ia mengingatkan, pembentukan kelompok kerja (Pokja) oleh pemerintah tidak boleh menjadi alasan untuk kembali menunda proses hukum. Amnesty meminta pemerintah memberikan kejelasan mengenai mandat Pokja, terutama apakah lembaga tersebut akan merekomendasikan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Tragedi Semanggi I, Semanggi II, Trisakti, dan kasus lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 43 UU Nomor 26 Tahun 2000.
“Jika Pokja ini hanya mengulang skema non-yudisial tanpa kepastian pengadilan ad hoc, maka itu bukan penyelesaian, itu pelestarian impunitas.” Katanya.
Usman juga menyoroti penggunaan kelompok sipil bersenjata atau Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa) dalam rangkaian peristiwa Semanggi I. Menurutnya, pola pengerahan kelompok sipil untuk menghadapi massa aksi perlu menjadi perhatian, terlebih setelah muncul laporan mengenai intimidasi dan kekerasan oleh kelompok preman dalam sejumlah demonstrasi, termasuk di Jakarta pada Agustus, Pontianak pada Oktober, dan Yogyakarta pada peringatan Hari Pahlawan.
Ia turut mengaitkan kekhawatiran tersebut dengan penanganan demonstrasi di Yogyakarta pada 10 November 2026. Usman menilai pengerahan pasukan bersenjata maupun kelompok sipil untuk menghadapi demonstran tidak dapat dibenarkan.
“Pola represi yang memanfaatkan kelompok sipil untuk mengintimidasi massa seperti yang terjadi pada Tragedi Semanggi I ternyata masih dibiarkan.” Ujarnya.
Amnesty mendesak aparat penegak hukum mengusut berbagai kasus kekerasan dan intimidasi terhadap peserta demonstrasi serta warga sipil. Negara juga diminta memastikan tidak terjadi pengulangan pola penanganan aksi yang melibatkan kelompok sipil untuk menghadapi massa.
Tragedi Semanggi I berlangsung pada 13 November 1998 di kawasan Universitas Atma Jaya dan simpang susun Semanggi, Jakarta, di tengah gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat. Aksi tersebut antara lain menuntut pengadilan bagi pejabat dan politisi Orde Baru, pembatasan masa jabatan presiden, serta penghapusan dwifungsi ABRI.
Dalam rangkaian peristiwa Sidang Istimewa MPR pada 10–13 November 1998, laporan media dan pernyataan pers Tim Relawan untuk Kemanusiaan mencatat sedikitnya 17 warga sipil tewas, termasuk tujuh mahasiswa, serta 456 orang lainnya mengalami luka-luka.
Usman menyebut Tragedi Semanggi I sebagai salah satu catatan kelam pelanggaran HAM yang hingga kini belum dituntaskan melalui proses peradilan. Ia menegaskan Amnesty akan terus menuntut pertanggungjawaban negara, baik terhadap pelaku di lapangan maupun pihak yang memberikan komando.
“Negara harus segera menuntaskan proses hukum atas kasus ini,” katanya.


0 comments