Amnesty Desak Pemerintah Batalkan Pelibatan Taruna Akmil di Sekolah Rakyat

IVOOX.id – Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah membatalkan rencana pelibatan taruna Akademi Militer (Akmil) dalam program pendidikan di Sekolah Rakyat. Organisasi hak asasi manusia itu menilai langkah tersebut sebagai bentuk perluasan militerisasi ruang sipil yang berpotensi mengganggu prinsip dasar pendidikan, terutama bagi anak-anak dari kelompok rentan.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai kebijakan tersebut menunjukkan pemerintah tidak belajar dari berbagai kritik terhadap keterlibatan militer dalam urusan sipil. Ia juga menyinggung tragedi meninggalnya warga sipil dalam program latihan dasar kemiliteran bagi calon pengurus Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan.

“Ini adalah bukti semakin meluasnya militerisasi ruang sipil di Indonesia. Pemerintah menutup mata terhadap kritik kebijakan pelibatan tentara dalam program pemerintah di luar urusan pertahanan. Jelas pemerintah tidak belajar dari tragedi meninggalnya tiga warga sipil saat mengikuti latihan dasar kemiliteran untuk menjadi pengurus koperasi desa merah putih dan kampung nelayan,” ujar Usman dalam keterangan resmi yang diterima Ivoox.id Kamis (25/6/20260.

Menurut Amnesty, ruang pendidikan seharusnya menjadi lingkungan netral yang memungkinkan anak mengembangkan nalar, kreativitas, dan kebebasan berpikir. Pelibatan unsur militer dalam proses pembentukan karakter dinilai bertentangan dengan semangat pendidikan sipil yang seharusnya menumbuhkan pemikiran kritis, bukan kepatuhan berbasis hierarki.

“Ruang pendidikan sipil adalah ruang netral yang harusnya menjadi tempat anak didik mengembangkan potensi penalaran dan berpikir kritis. Ruang kelas harus bebas dari intervensi militer. Dalih pembentukan karakter dan kedisiplinan anak bukanlah alasan untuk memberikan jalan bagi militer masuk ke ranah pendidikan sipil,” katanya.

Usman menegaskan pola disiplin militer dibangun melalui sistem komando, rantai hierarki yang kaku, serta kepatuhan terhadap otoritas. Model seperti itu, menurutnya, tidak sejalan dengan prinsip pendidikan yang mendorong kemerdekaan berpikir dan ruang aman bagi siswa untuk menyampaikan pendapat.

“Kedisiplinan militer pada dasarnya dibentuk melalui sistem komando, rantai hierarki yang kaku, dan berbasis kepatuhan hirarkis. Hal ini bertentangan secara diametral dengan prinsip pendidikan sipil yang memupuk nalar kritis, kemerdekaan berpikir, dan ruang aman berpendapat tanpa dibatas hirarki ala militer,” ujarnya.

Amnesty juga menyoroti sasaran program yang ditujukan kepada siswa Sekolah Rakyat, yakni anak-anak dari keluarga prasejahtera. Pelibatan taruna Akmil di setiap sekolah dinilai dapat menciptakan relasi kuasa yang timpang terhadap anak-anak yang justru membutuhkan pendekatan pendidikan yang welas asih, suportif, dan memanusiakan.

“Bagaimana mungkin anak-anak bisa belajar berpikir kritis jika ekosistem belajarnya menggunakan pendekatan pendidikan militer yang mengutamakan kepatuhan, kekuatan, dan bahkan kekerasan?” kata Usman.

Ia menambahkan, pendidikan anak seharusnya merujuk pada Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia, yakni mengembangkan kepribadian, bakat, kemampuan mental dan fisik, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Karena itu, Amnesty meminta pemerintah meninjau ulang sekaligus membatalkan program tersebut.

“Oleh karena itu, pemerintah harus segera meninjau ulang dan membatalkan rencana ini. Fokuslah pada pendidikan yang mengutamakan pemahaman nilai-nilai universal HAM, dan penguatan identitas mereka sebagai masyarakat sipil yang bermartabat, bukan mereduksinya dengan menggunakan pendekatan pendidikan militer,” ujarnya.