Aliansi Pengajar HAM Desak Pemerintah Batalkan Program Vaksin Berbayar

IVOOX.id, Jember – Aliansi pengajar HAM dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia berharap masyarakat mendapatkan vaksin gratis di tengah pandemi COVID-19 untuk pembentukan kekebalan komunal (herd immunity).

"Berpedoman pada science, maka vaksin merupakan instrumen vital dan utama dalam melindungi warga negara," kata Koordinator Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (Sepaham) Al Khanif di Universitas Jember dalam siaran seperti dilansir Antara.

Presiden Jokowi telah menyatakan bahwa vaksin COVID-19 gratis untuk semua sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021, bahkan Presiden juga mencanangkan gerakan vaksinasi 2 juta dalam sehari.

BACA JUGA: Presiden Jokowi: Akses Vaksin Harus Diperluas ke Seluruh Negara di Dunia

"Itu sebuah angan kebijakan yang sangat baik. Hal itu tentu berdasarkan data bahwa vaksinasi Indonesia masih jauh dari target pembentukan herd immunity," tutur-nya.

Namun, lanjut dia, di tengah sengkarut tata kelola penanganan pandemi dalam menghadapi krisis saat ini, justru ada kebijakan yang menjadikan vaksin sebagai barang komoditas dan privilese.

"Padahal kebijakan itu bertentangan dengan semangat Peraturan Menteri Kesehatan 10 Tahun 2021 sebelumnya yang menyatakan vaksinasi tidak akan dibebankan ke pengguna melainkan dibebankan kepada perusahaan sebagaimana lazimnya jaminan kesehatan lainnya," katanya.

Hanif menilai keluarnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2021 juncto Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 jelas bertentangan dengan hak masyarakat atas kesehatan di era pandemik.

"Masyarakat sudah mengalami beban ekonomi dan sosial yang berat dan karenanya tidak tepat jika ditafsirkan oleh pemerintah untuk mengajak masyarakat meringankan beban negara dengan membebankan biaya vaksinasi ke masyarakat," ujarnya.

Hanif menjelaskan dalam beberapa regulasi menjelaskan kesehatan adalah hak warga negara dan pemerintah sebagai penyelenggara negara, berkewajiban untuk memenuhi layanan kesehatan demi tercapai-nya derajat tertinggi kesehatan.

Untuk itu, para pengajar HAM dan beberapa elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Vaksin untuk Semua meminta Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Kesehatan agar mencabut, bukan menunda pemberlakuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 dan memutuskan kembali bahwa vaksin COVID-19 adalah gratis untuk semua warga negara.

"DPR khususnya Komisi IX untuk mengingatkan pemerintah bahwa vaksin adalah barang publik yang harus diberikan kepada seluruh warga negara Indonesia secara gratis," ucap Hanif yang juga Direktur The Center for Human Rights, Multiculturalism, and Migration (CHRM) Unej ini.

Ia berharap pemerintah pusat dan daerah serta Satgas Penanganan Pandemi COVID-19 untuk memaksimalkan upaya dalam rangka memberikan layanan kesehatan gratis, termasuk vaksinasi dengan adil dan tidak diskriminatif.