Aktivis Badai NTB Divonis Lepas, Kejari Bima Ajukan Banding | IVoox Indonesia

Aktivis Badai NTB Divonis Lepas, Kejari Bima Ajukan Banding

putusan lepas terhadap aktivis perempuan Uswatun Hasanah alias Badai NTB
Majelis hakim Pengadilan Negeri Bima membacakan putusan lepas terhadap aktivis perempuan Uswatun Hasanah alias Badai NTB dalam perkara pencemaran tertulis melalui media elektronik di Ruang Kartika PN Bima, Rabu (11/11/2026). (ANTARA/Ady Ardiansah)

IVOOX.id – Penuntut umum Kejaksaan Negeri Bima, Nusa Tenggara Barat mengajukan upaya hukum banding atas vonis lepas (Onslag) aktivis perempuan Uswatun Hasanah alias Badai NTB dari perkara pencemaran tertulis melalui media elektronik.

Kepala Kejari Bima, Andi Rio Rahmat Rahmatu membenarkan adanya pernyataan sikap untuk melakukan upaya hukum lanjutan terhadap putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut. "Iya, kami sudah menyatakan banding," katanya, di Mataram, Selasa (17/11/2026), dikutip dari Antara.

Perihal pertimbangan penuntut umum mengajukan banding, Andi Rio memilih untuk tidak mengumbar hal tersebut ke publik. Ia hanya menegaskan bahwa vonis lepas tersebut tidak sejalan dengan materi tuntutan jaksa.

"Nanti untuk lengkapnya kami akan sampaikan. Kan kami masih punya waktu (menyatakan banding)," ucapnya.

Sesuai data yang tercantum dalam laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Raba Bima, penuntut umum mengajukan banding tertanggal 16 November 2026.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bima melepaskan Uswatun Hasanah dari segala tuntutan hukum dalam perkara pencemaran tertulis melalui media elektronik dan meminta jaksa untuk memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

Amar putusan Uswatun Hasanah dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Raba Bima, Rabu, 11 November 2026, yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana.

Dalam amar putusan, majelis hakim menyatakan Uswatun terbukti melakukan perbuatan pencemaran tertulis melalui sarana teknologi informasi sebagaimana dakwaan alternatif kesatu jaksa penuntut umum. Namun, hakim menilai terdapat alasan peniadaan pidana karena tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan masyarakat.

Hakim mempertimbangkan persoalan peredaran narkoba di Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu sebagai persoalan publik yang menjadi perhatian masyarakat. Pertimbangan itu merujuk pada Pasal 433 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pertimbangan tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 433 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Menyatakan terdakwa Uswatun Hasanah alias Badai NTB terbukti melakukan perbuatan pencemaran tertulis dengan sarana teknologi informasi sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum tetapi terdapat dasar peniadaan pidana," kata hakim saat membacakan amar putusan, dikutip dari Antara.

Putusan lepas tersebut membedakan penilaian terhadap terbuktinya perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana. Majelis hakim menyatakan perbuatan sebagaimana dakwaan terbukti, tetapi terdapat alasan hukum yang meniadakan pidana karena dilakukan untuk kepentingan umum.

Majelis hakim selanjutnya menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum serta memulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya.

Sebelumnya, jaksa menuntut Uswatun hukuman satu tahun penjara karena dinilai terbukti melanggar Pasal 433 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait pencemaran tertulis. Namun, majelis hakim menilai tuntutan jaksa belum menguraikan secara memadai aspek kepentingan umum yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa.

Selama proses persidangan, Uswatun tidak pernah menjalani penahanan dan mengikuti persidangan dengan didampingi penasihat hukum.

0 comments

    Leave a Reply