"Ya dipertimbangkan. Jadi dimasukkan, sekarang kan sudah kita hitung besarannya untuk Kendal, Semarang, Demak sudah hampir 80 persen itu perencanaan detailnya. Untuk yang Pekalongan kita sedang melaksanakan mitigasi," ujar Kepala BOPPJ Didit Herdiawan Ashaf dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (4/5/2026), dikutip dari Antara.

Terkait Pekalongan, kata dia, BOPPJ masih perlu melakukan investigasi untuk perairan, pantai, dan sebagainya agar kegiatan pembangunan GSW bisa dilaksanakan simultan.

"Makanya kami bangun dengan menggunakan cara 15 segmen. Jadi tidak harus menyambung dari barat ke timur tapi kondisi-kondisi tertentu mungkin segmen 3 yang menjadi prioritas di Pekalongan atau segmen 4 di lain titik. Itu kita lakukan intervensi di situ dengan catatan tentunya dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada," kata Didit.

BOPPJ menyebutkan urgensi pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall untuk melindungi kontribusi wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sekitar 368,3 miliar dolar AS.

Didit mengatakan, wilayah Pantura Jawa selain mengalami penurunan air tanah, juga mengalami banjir rob akibat kenaikan permukaan air laut, sehingga dapat mengancam terhadap aset-aset nasional yang berada di wilayah tersebut. Selain itu, kota-kota strategis di wilayah Pantura Jawa seperti Semarang juga mengalami penurunan permukaan tanah (land subsidence) dan mengalami rob.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengusulkan kepada Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) agar wilayah Pekalongan dapat masuk wilayah yang diprioritaskan dalam pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) sesi pertama selain Teluk Jakarta dan Semarang-Kendal-Demak.

Kementerian PU, menurut Dody, diminta oleh BOPPJ untuk menempatkan personel di BOPPJ. Kementerian juga terus berkoordinasi dengan BOPPJ terkait pembangunan Giant Sea Wall.

Aksi Memperingati Hari Pendidikan Nasional di Jakarta

Budiyanto

Related Articles

0 comments

Leave a Reply