“Urgensi penulisan sejarah 2025, antara lain menghapus bias kolonial dan menegaskan perspektif Indonesia-Sentris, menjawab tantangan kekinian dan globalisasi, membentuk identitas nasional yang kuat; menegaskan otonomi sejarah/ sejarah otonom; relevansi untuk generasi muda, dan reinventing Indonesian identity atau menemukan kembali jati diri Indonesia," katanya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2025), dikutip dari Antara.

Fadli menyampaikan bahwa pembaruan buku sejarah akan dilakukan secara inklusif dengan mengedepankan perspektif Indonesia sentris mulai dari sejarah awal Indonesia, masa penjajahan, perang kemerdekaan, era reformasi, sampai era pemilu.

"Jadi, kita ingin sejarah ini ditulis secara inklusif dengan Indonesia sentris jadi perspektif Indonesia, kalau perspektif Belanda tidak ada penjajahan ya (di Indonesia), mereka melihatnya berbeda," katanya.

"Misalnya agresi militer I dan agresi militer II, kalau versi Belanda adalah aksi polisionil I dan aksi polisionil II, karena itu penertiban dari pengacau-pengacau keamanan bagi Belanda," katanya.

Ia menambahkan, Bung Tomo yang dianggap sebagai ekstremis dan teroris oleh penjajah Belanja adalah pahlawan nasional bagi bangsa Indonesia.

Dalam penulisan sejarah perjuangan melawan penjajah, ia mengatakan, pemerintah ingin menonjolkan perlawanan-perlawanan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Menteri Kebudayaan menekankan pentingnya pembaruan buku sejarah Indonesia untuk meningkatkan pengetahuan generasi muda mengenai sejarah bangsanya.

Dia khawatir tanpa bekal pengetahuan sejarah yang memadai generasi muda tidak lagi mengenal Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia.

"Dikira Soekarno Hatta itu satu nama, karena nama bandaranya Soekarno-Hatta, apalagi disingkat Soetta sekarang, ada nama baru. Jadi, ini menurut saya berbahaya untuk jati diri dan karakter diri kita," katanya.

Ia menilai sejarah bukanlah cerita masa lalu namun merupakan jembatan alam menghubungkan identitas bangsa, kebaikan politik dan perjuangan kolektif.

Menbud mengungkapkan penulisan sejarah Indonesia ini direncanakan terdiri atas 10 jilid, yang berisi Sejarah Awal Nusantara; Nusantara dalam Jaringan Global: India dan China; Nusantara dalam Jaringan Global: Timur Tengah; Interaksi dengan Barat: Kompetensi dan Aliansi; Respons terhadap Penjajahan; Pergerakan Kebangsaan; Perang Kemerdekaan Indonesia Masa Bergejolak dan Ancaman Integrasi; Orde Baru (1967-1998); serta Era Reformasi (1999-2024).

"Kita tidak bisa menuliskan sejarah secara detail dan isi buku ini hanyalah garis besar. Karena sejarah ini mencakup banyak bidang, tentu isi buku ini tidak bisa mencakup secara detail. Tetapi yang ingin kita mulai, yaitu perspektif Indonesia atau Indonesia sentris," kata dia.

Menbud juga membantah menghapus peristiwa Kongres Perempuan 1928 pada pembaruan penulisan sejarah Indonesia.

“Misalnya tadi ada yang disampaikan ada upaya untuk menghilangkan kongres perempuan. Padahal justru kita ingin memperkuat adanya keterlibatan perempuan di dalam sejarahnya itu,” ujarnya.

Ia menegaskan kembali bahwa kabar penghapusan peristiwa yang melibatkan para puan itu adalah hoaks.

Buka Ruang Diskusi Soal Penulisan Ulang Sejarah

Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengemukakan rencana pemerintah membuka ruang diskusi mengenai penulisan ulang buku sejarah Indonesia.

Ia mengatakan bahwa forum diskusi mengenai draf buku sejarah yang baru dapat dilaksanakan kalau penyusunan rancangan buku sejarah itu sudah selesai atau setidaknya mendekati selesai.

"Ya tunggu dulu bukunya, atau sampai progress, saya sampaikan tadi mungkin 70 persen, 80 persen. Sekarang sudah di atas 50 persen," katanya di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (26/5/2025), dikutip dari Antara.

Kementerian Kebudayaan menargetkan penulisan buku sejarah Indonesia yang diperbarui selesai pada Agustus 2025.

Menteri Kebudayaan mengatakan bahwa upaya pembaruan buku sejarah Indonesia melibatkan 113 penulis, 20 editor jilid, dan tiga editor umum dari kalangan sejarawan serta akademisi bidang ilmu arkeologi, geografi, sejarah, dan ilmu humaniora lainnya.

Komisi X DPR RI dan Kementerian Kebudayaan dalam rapat pada Senin (26/5/2025) siang sepakat bahwa penulisan ulang sejarah Indonesia harus melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan sejarah agar obyektif, komprehensif, dan merepresentasikan memori kolektif bangsa.

Selain itu, Komisi X DPR mengusulkan kepada Kementerian Kebudayaan untuk memperbaiki komunikasi dan meningkatkan sosialisasi mengenai proses penulisan ulang buku sejarah Indonesia agar tidak memunculkan interpretasi bahwa buku sejarah ditulis berdasarkan penafsiran tunggal dari pemerintah.

Menurut Menbud Fadli Zon Indonesia telah absen dalam menulis sejarah bangsa selama kurang lebih 26 tahun. Dia juga berujar bahwa ketika proses penulisan sudah mencapai 70 persen, akan dibuka sesi diskusi dengan melibatkan berbagai macam ahli sebagai bagian dari uji publik.

Pemerintah alokasikan sekitar Rp9 miliar untuk perbarui buku sejarah

Aksi Hentikan Operasional PLTU Babelan

Budiyanto

Related Articles

0 comments

Leave a Reply