"Posko pengaduan ini dibuka setelah melihat dampak kerusakan yang ditimbulkan dari aktivitas tambang, sektor industri, perumahan dan kehutanan. Kami melihat, masih banyak praktik ilegal yang ada di Sulawesi Selatan," ujar Direktur Eksekutif Walhi Sulsel Muhammad Al Amin saat konferensi pers di Kantor PBHI Sulsel, Rabu (15/10/2025), dikutip dari Antara.

Oleh karena itu, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulsel, Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Sulsel, Yayasan Pendidikan Lingkungan (YPL), Lembaga Pencinta Lingkungan (LPA) HPPMI Maros dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sulsel sepakat membuka posko pengaduan.

"Kami mencoba menginisiasi gerakan kolektif untuk bisa mengurai aktivitas ilegal yang semakin merisaukan masyarakat terutama di daerah. Menjelang akhir tahun ini, kami mengajak masyarakat untuk ikut proaktif melaporkan seluruh kegiatan praktik bisnis ilegal di posko pengaduan," paparnya mengajak.

Ia menyebutkan, selain posko pengaduan utama di Kantor PBHI Sulsel, koalisi juga mendirikan posko pada 10 daerah yang menjadi daerah terdampak kerusakan lingkungan, seperti di Gowa, Maros, Bulukumba, Bantaeng, Pinrang, Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, Enrekang, Maros, dan Kota Makassar.

Untuk mekanisme pelaporan memudahkan pengaduan masyarakat, lanjut dia, ada lembar yang diisi pengadu berbentuk narasi dan bila perlu melampirkan foto atau video aktivitas ilegal tersebut, siapa pelaku maupun pemiliknya, dan laporkan kejahatan lingkungannya. Untuk identitas pelapor pasti dirahasiakan.

"Seluruh laporan masuk dari posko pengaduan akan dikaji selama dua bulan terakhir ini. Desember, akhir tahun nanti di-publish hasilnya. Untuk tindaklanjutnya dilihat apakah ini masuk pidana atau perdata. Pelaporan dugaan pelanggarannya di Polda Sulsel atau Kejaksaan. Biar penegak hukum melakukan penyelidikan itu," tutur dia menekankan.

Direktur LAPAR Sulsel Asnawi Chaeruddin pada kesempatan itu menyampaikan, bencana ekologi seperti banjir menjadi ancaman serius setiap tahun karena masifnya pembangunan perumahan tanpa perencanaan matang, persoalan sampah hingga masalah nelayan. Ini merupakan bagian dari dampak kerusakan lingkungan.

Sementara itu, Direktur YPL Sulsel Andi Rais Fatta turut mengkritik masifnya aktivitas tambang ilegal di Kabupaten Gowa. Kuat dugaan dibeking oknum aparat ditambah penegak hukum belum serius, bahkan ada dugaan masyarakat diperalat demi kepentingan para oknum-oknum ini, sehingga tambang ilegal sulit diberantas.

Perwakilan LPA HPPMI Maros Asri mengemukakan, wilayah Maros paling sering terdampak bencana. Musim hujan kebanjiran, dan ketika kemarau kekeringan dan keluhan masyarakat aktivitas pertambangan. Sebab, tidak ada regulasi pengaturan operasional truk membuat aktivitas masyarakat di Maros dan Pangkep terganggu.

"Tambang terbesar ada di Maros dan Pangkep. Banyak persoalan yang tidak kunjung selesai, sudah belasan tahun. Masyarakat tidak berani melapor karena keterbatasan ilmu pendidikan. Harapannya, kehadiran posko pengaduan ini masyarakat tidak takut dan turut menjadi penyelamat lingkungan," kata Asri, dikutip dari Antara.

Sementara, perwakilan PBHI Sulsel Syamsu Rijal mengharapkan, kehadiran posko pengaduan kerusakan lingkungan ini membuat masyarakat berbondong-bondong melaporkan kegiatan ilegal serta mengadukan praktik-praktik bisnis ilegal. Selain merugikan negara, dampak lainnya merusak lingkungan sekitar dari aktivitas mereka.

"Posko ini akan disiapkan pengacara lingkungan bagi masyarakat untuk melapor. Kalau masyarakat enggan melapor namun memiliki bukti-bukti, maka pengacara lingkungan akan bertindak sebagai pelapor, karena dia mewakili hak lingkungan melakukan pelaporan dugaan pelanggaran," kata Rijal, dikutip dari Antara.

Sebab, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) hasil uji materil di pasal 66 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) bertentangan dengan UUD 1945.

Intinya, setiap orang, termasuk korban, pelapor, saksi, ahli, dan aktivis lingkungan yang berpartisipasi dalam upaya perlindungan lingkungan tidak dapat dikenakan pemidanaan, gugatan pidana, perdata ataupun bentuk upaya hukum lain.

Aksi Hari Pangan Sedunia di Jakarta

Budiyanto

Related Articles

0 comments

Leave a Reply