Akhirnya Jokowi Angkat Bicara Soal Polemik PSBB Jakarta, Fadjroel Rachman Beber Beda dengan Anies

IVOOX.id, Jakarta - Akhirnya Jokowi angkat bicara soal polemik PSBB Jakarta, Fadjroel Rachman beber beda dengan Anies Baswedan.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi melalui Jubir Fadjroel Rachman akhirnya buka suara soal Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB total di Jakarta.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggunakan pernyataan Jokowi soal mengutamakan kesehatan di atas ekonomi.

Namun, Fadjroel Rachman menjelaskan yang dimaksud Presiden berbeda dengan PSBB yang akan diterapkan kembali oleh Anies Baswedan.

Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) jilid II mendapat sorotan dari banyak kalangan, termasuk pemerintah pusat.

Hal ini juga menandakan beda pandangan soal PSBB pemerintah pusat dengan Pemprov DKI.

Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, sebut ( PSBMK) lebih efektif menekan penyebaran Virus Corona ( covid-19).

Hal itu menjelaskan pernyataan Presiden Joko Widodo sebelumnya.

Jokowi menyampaikan dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi sejumlah media massa bahwa penerapan PSBMK lebih efektif.

"Beliau menekankan, berdasarkan pengalaman empiris dan pendapat ahli sepanjang menangani pandemi covid-19, PSBMK lebih efektif menerapkan disiplin protokol kesehatan," ujar Fadjroel kepada wartawan, Jumat (11/9).

Saat ini kenaikkan kasus positif covid-19 di sejumlah daerah masih terus terjadi.

Salah satunya adalah DKI Jakarta yang sedang dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi.

Kenaikan kasus harian di DKI Jakarta dalam beberapa hari terakhir berada di kisaran 1.000 kasus per hari.

Lonjakan tersebut membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem darurat dengan kembali menerapkan PSBB total.

Bila mengacu pada aturan PSBB sebelumnya, berarti seluruh kegiatan akan kembali berhenti dan hanya dikecualikan untuk 11 sektor esensial.

Langkah tersebut dinilai tepat oleh Anies untuk menjaga penyebaran covid-19.

"Dalam rapat gugus tugas percepatan pengendalian covid-19 di Jakarta, disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu," terang Anies Baswedan beberapa waktu lalu.

Sebagai informasi berdasarkan data Satgas Penanganan covid-19, Jumat (11/9) terdapat 210.940 kasus positif.

Berdasarkan angka itu sebanyak 51.635 kasus positif berada di Jakara.

Sementara untuk penambahan kasus harian terdapat penambahan sebanyak 3.737 kasus di seluruh Indonesia. Dari angka tersebut sebanyak 964 kasus berasal dari Jakarta.

Respon Geisz Chalifah

Aktivis Sosial Geisz Chalifah menilai bahwa keputusan Anies untuk kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tentu bukan tanpa alasan.

Dirinya menyakini bahwa Anies tentunya sudah mempertimbangkan banyak hal, termasuk yang utama karena kasus covid-19 di Jakarta terus mengalami lonjakan.

Hal itu diungkapkannya dalam acara Apa Kabar Indonesia Petang 'tvOne', Jumat (11/9/2020).

Sementara terkait justru mendapatkan pertentangan dari pemerintah pusat, Geisz mengaku sudah tidak kaget.

Menurutnya, kondisi tersebut bukan hal baru yang dialami oleh Anies.

Karena seperti yang diketahui, pada persoalan covid-19 saja, sering kali adanya perbedaan antara Pemprov DKI dengan pemerintah pusat.

Seperti misalnya rencana lockdown di awal merebaknya Virus Corona yang pada akhirnya Anies menyesuaikan dengan pemerintah pusat, yakni melakukan PSBB.

Pertentangan kembali terjadi dalam penentuan aturan-aturan di dalam kelangsungan PSBB tersebut.

Bahkan diakui oleh Geisz, kondisi tersebut tidak hanya terjadi dalam urusan penanganan covid-19, melainkan dalam banyak hal.

"Bukan hal yang baru, sudah yang kesekian kalinya, tidak hanya persoalan Virus Corona, persoalan lain-lain juga sama, kalau menyangkut Anies lebih banyak politisnya daripada substansinya," ujar Geisz.

Geisz menilai bahwa sikap pemerintah pusat yang menentang Pemprov DKI hanya seakan-akan supaya terlihat bekerja.

Terlebih menurutnya, tidak banyak yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat dalam menangani krisis dan pandemi covid-19 di Tanah Air.

"Jadi ya senyumin saja karena kan mereka untuk terlihat kerja itu mengkritik Anies lebih mudah dan itu sudah terlihat mereka bekerja," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Geisz menjawab soal Anies disebut mendahului pemerintah pusat lantaran tidak mengkoordinasikannya terlebih dahulu.

"Tidak mungkin tidak koordinasi, kan di situ ada BNPB pada saat rapatnya," tegasnya.