70 Ribu Balita Terkena ISPA Karhutla, Puan: Perlindungan Anak Harus Jadi Komitmen Nasional

“Bagi orang tua, anak yang mengalami gangguan kesehatan, termasuk masalah pernafasan menghadirkan kecemasan yang sangat dekat dan mendesak,” kata Puan Maharani dalam keterangan tertulis yang diterima Ivoox.id Jumat (23/10/2026).

Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan per 17 Oktober 2026, kasus ISPA di tujuh provinsi terdampak karhutla mencapai 311.363 kasus. Sebanyak 70.239 kasus di antaranya dialami anak berusia di bawah lima tahun atau balita. Sementara itu, kelompok lanjut usia (lansia) mencatat 49.634 kasus ISPA.

“Pemerintah perlu menjawab keadaan tersebut dengan keputusan yang memberi kepastian bahwa keselamatan anak mendapat perhatian penuh dan dukungan tersedia selama dibutuhkan,” katanya.

Puan menegaskan, perlindungan anak harus menjadi bagian utama dari penanganan karhutla, bukan hanya berfokus pada pemadaman api. Menurut dia, pemerintah perlu memastikan anak-anak terlindungi dari paparan kabut asap yang berisiko mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang mereka.

“Selain proses pemadaman api yang masif, Pemerintah perlu menempatkan perlindungan anak sebagai tujuan bersama dalam penanganan Karhutla. Perlindungan anak dari kabut asap yang ditimbulkan Karhutla harus menjadi komitmen nasional,” tegasnya.

Kekhawatiran terhadap dampak jangka panjang karhutla juga disampaikan Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI). Organisasi tersebut mewaspadai potensi lost generation atau kehilangan generasi akibat paparan asap berulang yang dapat memengaruhi kecerdasan, produktivitas, dan kualitas hidup anak.

Dalam laporan Karhutla 2026: From Situation Analysis to Action Plan yang dihimpun PFI bersama Yayasan Amanah Daya Nusantara, Center for Policy and Public Management SBM ITB, dan Rumah Zakat, disebutkan bahwa paparan asap karhutla pada 1997 dikaitkan dengan pertumbuhan janin dan anak yang terpapar menjadi 3,3 sentimeter lebih pendek pada usia 17 tahun. Laporan tersebut juga mencatat 15.600 kematian bayi akibat bencana karhutla pada tahun yang sama.

Puan mengingatkan bahwa anak merupakan kelompok rentan dalam situasi bencana sehingga membutuhkan bantuan orang dewasa, terutama ketika mengalami gangguan kesehatan.

“Kita ketahui bersama, anak-anak adalah kelompok yang paling rentan dalam bencana. Mereka juga tidak berdaya tanpa bantuan orang dewasa sehingga membutuhkan pertolongan saat mengalami krisis kesehatan,” ujarnya.

Ia meminta pemerintah pusat dan daerah menjamin kesinambungan layanan kesehatan hingga masa pemulihan. Selain itu, pemerintah didorong mendengar pengalaman keluarga terdampak untuk mengidentifikasi hambatan dalam memperoleh pertolongan dan menjaga penghidupan.

Puan juga menekankan pentingnya transparansi informasi mengenai kondisi anak serta langkah pemulihan, termasuk penyediaan peralatan medis dan kemudahan akses pengobatan.

“Jangan sampai para korban Karhutla ini menanggung beban ganda. Pastikan layanan BPJS bagi masyarakat terdampak tidak ada hambatan,” kata Puan.

Karhutla dilaporkan terjadi di 65 kabupaten/kota pada tujuh provinsi, yakni Riau, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

Pimpinan DPR, kata Puan, akan menghimpun hasil pengawasan komisi-komisi terkait untuk mengawal penanganan bencana dan memastikan perlindungan masyarakat terdampak, khususnya anak-anak, tetap menjadi perhatian selama proses pemulihan.

“Dan tentunya perlindungan anak yang tetap terjaga sepanjang penanganan Karhutla harus menjadi komitmen kita bersama. Kita mempunyai tanggung jawab untuk menjaga masa depan anak-anak,” ujarnya.