18 Pegawai KPK Ikuti Diklat Bela Negara Mulai Hari Ini

IVOOX.id, Jakarta – Sebanyak 18 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelumnya tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) mengikuti diklat bela negara dan wawasan kebangsaan mulai 22 Juli 2021 di Universitas Pertahanan (Unhan).

Sebagai tindak lanjut proses pengalihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), KPK bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menyelenggarakan diklat bela negara dan wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK yang akan diangkat menjadi ASN.

BACA JUGA: Terkait Kasus TWK KPK, Komnas HAM Targetkan Rekomendasi Akhir Juli

"Diklat akan digelar di Universitas Pertahanan RI Sentul, Bogor mulai 22 Juli hingga 30 Agustus 2021. Dari 24 pegawai yang diberi kesempatan untuk mengikuti diklat, tercatat 18 orang telah bersedia dengan menandatangani formulir kesediaan untuk mengikuti diklat tersebut," kata Sekjen KPK Cahya H Harefa dalam keterangannya seperti dilansir Antara.

24 dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK masih dimungkinkan untuk dibina sebelum diangkat menjadi ASN.

Cahya mengatakan dari 18 pegawai yang bersedia, 16 pegawai akan mengikutinya secara langsung. Sedangkan dua pegawai yang masih menjalani isolasi mandiri akibat terpapar COVID-19 akan mengikutinya secara daring.

Adapun, kata Cahya, materi diklat meliputi studi dasar, inti, dan pendukung.

Studi dasar mencakup wawasan kebangsaan (empat konsensus dasar negara), Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), kepemimpinan berwawasan bela negara serta pencegahan dan penanggulangan terorisme/radikalisme dan konflik sosial.

"Studi inti, yaitu mengembangkan nilai-nilai dan keterampilan dasar bela negara. Sedangkan studi pendukung antara lain pelaksanaan upacara pembukaan dan penutupan, muatan lokal (KPK) serta bimbingan dan pengasuhan," ucap dia.

Melalui diklat tersebut, kata dia, KPK mengharapkan dapat menciptakan dan menumbuhkembangkan kesadaran bela negara serta wawasan kebangsaan bagi insan KPK dalam menjalankan tugas-tugas pemberantasan korupsi.