100 Jemaah Haji Wafat di Tanah Suci, Timwas DPR RI Fokus Awasi Pemondokan, Konsumsi, dan Layanan Nusuk di Makkah

IVOOX.id – Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI gelombang kedua telah tiba melalui Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, sebelum melanjutkan perjalanan menuju Makkah untuk melakukan pengawasan langsung terhadap berbagai layanan haji. Pengawasan ini mencakup layanan pemondokan, konsumsi, transportasi, serta kemudahan sistem perizinan ibadah melalui aplikasi Nusuk. 

Jumlah jemaah haji Indonesia yang wafat di Tanah Suci terus bertambah. Berdasarkan data dari Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Kementerian Agama RI, hingga Jumat, 30 Mei 2025 pukul 02.00 WIB, tercatat 100 jemaah wafat. Sebagian besar dari mereka adalah laki-laki dan lansia.

Dari data tersebut, 62 persen dari jemaah yang wafat berjenis kelamin laki-laki, sedangkan 38 persen perempuan. Dilihat dari kelompok usia, sebanyak 53 persen termasuk kategori lanjut usia, dan 47 persen berusia antara 41 hingga 64 tahun.

Selain angka kematian, ratusan jemaah juga masih menjalani perawatan di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) dan rumah sakit di Arab Saudi karena berbagai penyakit seperti dehidrasi, hipertensi, dan infeksi saluran pernapasan.

Anggota Timwas Haji DPR RI Ina Ammania menegaskan bahwa setibanya di Jeddah, tim segera turun ke lapangan untuk memastikan seluruh layanan yang diberikan kepada jemaah berjalan sesuai dengan kontrak dan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan pihak syarikah di Arab Saudi.

“Tim dua masuk ke Jeddah dulu, karena setelah ke Jeddah baru ke Makkah. Tentunya yang kami sikapi adalah pemondokan. Sesuai nggak? Sesuai dengan yang kita berikan kepada jemaah dan syarikah,” ujar Ina dalam keterangan resmi yang diterima ivoox.id Sabtu (31/5/2025).

Ina menambahkan bahwa pemantauan tidak hanya berhenti pada akomodasi, tetapi juga pada aspek konsumsi. Menurutnya, kualitas dan kuantitas makanan yang diberikan kepada jemaah harus sesuai dengan yang telah dibahas dan disepakati bersama DPR RI.

“Yang kedua adalah katering. Mereka mendapatkan sesuai nggak dengan apa yang sudah kita bahas di DPR,” ujar politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Ia juga menyoroti pentingnya ketersediaan layanan transportasi, terutama operasional bus shalawat yang digunakan jemaah untuk menuju ke Masjidil Haram. Ketepatan waktu dan jadwal operasional menjadi fokus pemantauan.

“Kita juga akan melihat kendaraan untuk Bus Sholawat ini sampai jam berapa nanti selesainya. Karena kebanyakan jemaah Indonesia ini seringnya ke Masjidil Haram,” katanya.

Selain layanan fisik, Ina menekankan pentingnya optimalisasi aplikasi dan sistem Nusuk, yang menjadi syarat administratif penting dalam menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Menurutnya, peran ketua kloter sangat krusial dalam menyiapkan dokumen Nusuk jemaah sesaat setelah kedatangan mereka di Makkah.

“Nah yang saya garis bawahi lagi untuk (penerbitan) Nusuk ini dipermudah. Sehingga jemaah sampai di Makkah itu seyogyanya ketua kloter itu sudah mempersiapkan Nusuk-nya untuk jemaahnya,” kata Ina.

Sementara itu, beberapa jemaah juga masih menghadapi kendala teknis terkait penerbitan dokumen Nusuk yang berdampak pada akses ibadah dan layanan selama di Makkah. Kesulitan tersebut mencakup proses penjadwalan kunjungan ke Raudhah hingga mobilisasi menuju lokasi puncak ibadah haji. Timwas DPR meminta agar Kementerian Agama RI dan pihak muassasah segera menyelesaikan persoalan ini agar tidak mengganggu kekhusyukan ibadah para jemaah.