1.256 SPPG di Indonesia Timur Disuspend, BGN Tegaskan Wajib Penuhi Standar Higiene dan Limbah

IVOOX.id – Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menghentikan sementara operasional sebanyak 1.256 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Indonesia Timur mulai 1 April 2026. Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya menjaga standar keamanan pangan dan kebersihan lingkungan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN, Rudi Setiawan, menyampaikan bahwa penghentian sementara tersebut diberlakukan terhadap SPPG yang belum memenuhi persyaratan dasar, yakni belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

"Rencana SPPG yang akan kami suspend terhitung mulai tanggal 1 April 2026 di wilayah III adalah yang belum memiliki SLHS dan IPAL," ujarnya dalam keterangan resmi yang dkiterima Ivoox.id Rabu (1/4/2026).

Ia menegaskan bahwa kepemilikan SLHS dan IPAL merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh seluruh SPPG. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses penyediaan makanan dalam program MBG berlangsung aman serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh SPPG benar-benar memenuhi standar, baik dari sisi keamanan pangan maupun pengelolaan limbah. Ini penting untuk melindungi kesehatan para penerima manfaat," ujarnya.

Menurut Rudi, BGN sebelumnya telah memberikan waktu kepada seluruh SPPG untuk melengkapi persyaratan tersebut. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, masih terdapat sejumlah unit yang belum memenuhi ketentuan yang berlaku.

Sebagai tindak lanjut, BGN akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh SPPG. Unit yang telah melakukan perbaikan dan memenuhi standar yang ditetapkan akan diberikan kesempatan untuk kembali beroperasi setelah melalui proses verifikasi.

"Kami mendorong agar SPPG yang di-suspend segera melakukan perbaikan dan melengkapi persyaratan. Setelah itu, mereka bisa mengajukan kembali untuk diverifikasi agar dapat beroperasi kembali," katanya.