"Uang memiliki pengaruh untuk mengorupsi proses politik dan keuangan politik yang tidak transparan mengancam demokrasi di seluruh dunia," kata Fadli Zon yang juga sebagai Ketua SEAPAC dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Menurut dia, tanpa adanya sistem yang baik, peraturan yang memadai, dan mekanisme pengawasan yang kuat dalam keuangan politik maka fungsi dari demokrasi dan pembangunan ekonomi jangka panjang akan sangat terhambat.

Dikatakan pula bahwa komitmen DPR RI dalam menggalakkan gerakan antikorupsi terus dilakukan. Hal itulah yang disuarakan dan juga dicari solusi yang komprehensif oleh SEAPAC dan berkolaborasi dengan BKSAP DPR RI dalam penyelenggaraan acara SEAPAC Conference and General Assembly di Jakarta pada hari Senin hingga Selasa (28/2).

SEAPAC (South East Asia Parliamentary Against Corruption) merupakan organisasi yang memayungi anggota-anggota parlemen di Asia Tenggara dalam bidang antikorupsi.

Dalam perhelatan dua tahunan itu, SEAPAC mengusung tema Parliamentary Actions on Political Finance Oversight and Combating Green Corruption in Southeast Asia. Acara ini dihadiri oleh para anggota parlemen dari Indonesia dan tujuh negara ASEAN, akademikus, dan penggiat antikorupsi.

Fadli Zon menilai tema keuangan politik dan korupsi hijau sangat relevan dengan kondisi saat ini. Indonesia akan memasuki masa kampanye politik di akhir 2023, dan juga beberapa negara di Asia Tenggara.

Akar dari permasalahan korupsi di banyak negara, menurut dia, adalah lemahnya pengaturan dan pengawasan terhadap pembiayaan politik, termasuk di dalamnya ada pendanaan kepada partai politik, dana kampanye, dan donasi dari pihak ketiga.

Ia memandang perlu bagaimana parlemen dapat berperan dalam meningkatkan regulasi dan pengawasan untuk keuangan politik yang lebih transparan dan bebas korupsi.

Konferensi itu menghadirkan narasumber yang berasal dari berbagai sektor. Panelis berasal dari berbagai perguruan tinggi di dunia dan lembaga negara yang memiliki keahlian dan kompetensi di bidang politik, keuangan, dan audit keuangan negara.

Melalui pertemuan internasional tersebut, Fadli Zon berharap dapat menghasilkan diskusi yang bermanfaat dan juga pengembangan peraturan dan mekanisme untuk memperkuat sistem legislasi antikorupsi.

Anggota DPR RI itu mengatakan bahwa hal itu merupakan tanggung jawab parlemen dalam menyusun dan mengadaptasi regulasi terkait dengan transparansi pembiayaan politik. Di samping itu, juga perlu pembaruan peraturan agar dapat menjawab tantangan-tantangan politik pada masa kini dan mendatang.