Utang Luar Negeri Dinilai kurang Produktif

IVOOX.id, Jakarta - Pertumbuhan Utang Luar Negeri (ULN) bulan Oktober 2017 masih didorong oleh sektor publik yang naik 8,4%.

"Ini menandakan bahwa Pemerintah semakin agresif menambah utang untuk menutup defisit anggaran yang diperkirakan berada dikisaran 2,7% terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) tahun ini," kata Bhima Yudhistira, Peneliti INDEF dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/12/2017).

Sementara pertumbuhan utang luar negeri swasta, lanjut dia, mengalami stagnasi dengan tumbuh 1,3% sama dengan bulan sebelumnya. "Hal ini menandakan sektor swasta belum berniat menambah kapasitas produksi atau berekspansi," ujarnya.

Sebanyak 77% ULN swasta terkonsentrasi di empat sektor utama yakni keuangan, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih. "Keempat sektor tersebut khususnya industri manufaktur masih tumbuh di bawah ekspektasi," ujarnya.

Hal yang perlu diperhatikan dari ULN, kata Bhima, adalah peningkatan ULN jangka pendek yang lebih tinggi dari jangka panjang. Tercatat ULN jangka pendek tumbuh 10,6% sementara ULN jangka panjang tumbuh 3,9%.

"Risiko missmatch akan menganggu likuiditas swasta maupun sektor publik dalam membayar ULN yang jatuh tempo," timpal dia.

Risiko utang juga, lanjut dia, bisa dilihat dari DSR atau debt to service ratio yang merupakan rasio pembayaran utang terhadap kinerja ekspor. Per triwulan III-2017 angka DSR Tier 1 menyentuh 26,39%. "Angka ini terus naik sejak awal tahun," tuturnya.

Peningkatan DSR, kata dia, membuktikan bahwa utang yang ditarik tidak berkorelasi positif terhadap sektor produktif yakni ekspor. "Dibandingkan 5 tahun lalu DSR masih tercatat 17,28%," ungkap Bhima.

Hingga akhir tahun 2017, diprediksi Bhima, pertumbuhan ULN akan naik cukup signifikan dibandingkan tahun 2016. "Pada bulan Desember penerbitan surat utang baru sebagai bentuk prefunding kebutuhan anggaran tahun depan akan menaikkan pertumbuhan ULN sektor publik," paparnya.

Pemerintah merealisasikan penjualan surat utang negara di awal Desember dalam denominasi dolar AS senilai total US$4 miliar atau setara Rp54 triliun dalam rangka prefunding. "Rasio ULN terhadap PDB diperkirakan menembus 35-36%," imbuhnya. (jaw)