Upaya Kemensos dalam Penanganan Bencana Tsunami Selat Sunda

IVOOX.id, Jakarta - Dalam setiap kejadian bencana alam, pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial hadir di tengah lokasi bencana memberikan perlindungan sosial korban bencana alam.

Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan Program Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam meliputi tiga tahap yakni Prabencana saat bencana dan Pascabencana.

Pada tahap Prabencana, Kemensos membangun sistem kesiapsiagaan dan mitigasi bencana meliputi penyiapan bufferstock logistik, penyiapan sarana dan prasarana, penyiapan Taruna Siaga Bencana (Tagana), Kampung Siaga Bencana (KSB), dan petugas lainnya.

Pada saat bencana mengaktivasi sistem yang sudah dipersiapkan untuk penanggulangan bencana alam secara terpadu. Sistem yang dimaksud ialah klaster nasional yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di mana Kemensos bertugas dalam klaster perlindungan dan pengungsian serta klaster logistik.

"Fokus penanganan adalah evakuasi pengungsi ke tempat aman, serta kelompok rentan yang terdiri atas lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok khusus lainnya," kata Mensos dalam keterangan resmi akhir 2018 terkait tsunami Selat Sunda, Senin (31/12).

Pada saat terjadinya bencana dan pemerintah daerah telah menetapkan status tanggap darurat, lanjut Agus, Kemensos mengerahkan seluruh potensi penanggulangan bencana alam.

Yakni pengerahan personel Tagana dan Sahabat Tagan, KSB, Kendaraan Siaga Bencana, barang persediaan, alat evakuasi, alat dan sistem komunikasi, dan kerja sama lembaga pemerintah dengan NGO.

"Barang persediaan terdiri atas makanan, sandang, kebutuhan keluarga dan anak, kebutuhan khusus untuk penyandang disabilitas. Ini adalah kebutuhan mendesak yang diperlukan warga terdampak bencana," tutur Mensos.

Selain pemenuhan kebutuan makanan, perlindungan sosial korban bencana alam juga memprioritaskan tersedianya alat evakuasi terdiri atas tenda pengungsi, tenda dapur umum, tenda keluarga di lokasi pengungsian.

Kemensos, lanjutnya, juga memiliki alat evakuasi berupa perahu karet, perahu seafrog polytheline, perahu doplhin, kapal cepat evakuasi dan logistik yang siap digunakan bila diperlukan.

"Kendaraan Siaga Bencana juga wajib siap 24 jam sewaktu-waktu diperlukan. Misalnya Mobil Dapur Umum Lapangan, Mobil Rescue Tactical Unit (RTU), Truck Bak Kayu. Mobil Tangki Air, Motor Trail," terangnya.

Seluruh barang persediaan dan alat evakuasi disimpan di gudang logistik terdiri atas satu gudang pusat, dua gudang regional, 34 lokasi gudang provinsi, dan 514 lokasi gudang kabupaten dan kota. Gudang pusat berada di Bekasi, Jawa Barat, dan dua gudang regional terdiri atas gudang regional Timur di Makassar, Sulawesi Selatan, dan gudang regional Barat di Palembang, Sumatra Selatan.

Selanjutnya, untuk mempercepat penanganan korban bencana alam, Kementerian Sosial bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait, 4 lembaga PBB, 12 NGO internasional dan lebih dari 100 NGO, serta peran dunia usaha melalui CSR mereka.

"Terakhir atau tahap ketiga, setelah masa tanggap darurat bencana selesai adalah melakukan pemulihan dan penguatan korban. Meliputi pemberian Bantuan Pemulihan Sosial terdiri atas Jaminan Hidup, BBR, santunan dan isi hunian tetap, serta yang sangat penting adalah Layanan Dukungan Psikososial (LDP). Layanan LDP ini bahkan telah kami mulai sehari setelah bencana terjadi untuk memberikan kekuatan dan pendampingan kepada warga terdampak bencana," terang Agus.

Tsunami di Selat Sunda terjadi pada Sabtu (22/12) malam. Dampak bencana tsunami ini melanda daerah pesisir di pantai barat Provinsi Banten yaitu Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang, dan di pantai selatan Provinsi Lampung meliputi Kabupaten Lampung Selatan, Tanggamus, dan Pesawaran.

Ketinggian tsunami bervariasi sehingga membuat kerusakan tiap wilayah berbeda-beda. Tinggi tsunami kemungkinan mencapai 5 meter.

BNPB mencatat dampak tsunami Selat Sunda per 30 Desember 2018 pukul 13.00 WIB korban meninggal 430 jiwa, korban hilang 23 jiwa, korban luka berat/rawat inap 7.202 jiwa. Tsunami juga menyebabkan 1.296 rumah rusak dan 34.817 jiwa mengungsi.

Pemprov telah menetapkan status tanggap darurat terhitung mulai 22 Desember 2018 hingga 31 Maret 2019. Kabupaten Lampung Selatan menetapkan status tanggap darurat mulai 23-29 Desember 2018 kemudian diperpanjang menjadi 30 Desember 2018 hingga 5 Januari 2019.

Sementara Kabupaten Pandeglang menetapkan status tanggap darurat mulai 23 Desember 2018 hingga 5 Januari 2019.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat menjelaskan tiga langkah yang dilakukan pada masa tanggap darurat bencana adalah Pengerahan Tim Penanganan Terpadu, pemenuhan kebutuhan tempat tinggal sementara dan perlengkapan, dan pemberian santunan ahli waris.

"Tim Penanganan Terpadu bertugas melakukan proses pendampingan dan verifikasi data korban, pengerahan personel Tagana dan relawan lain dari kabupaten dan provinsi lain untuk membantu Tagana lokal yang telah beraktivitas lebih awal, dan mengaktivasi klaster nasional bidang pengungsian dan perlindungan," kata Harry.

Adapun total Tagana yang bertugas di lokasi terdampak tsunami adalah 744 personel. Rinciannya, sebanyak 552 personel dikerahkan untuk wilayah Banten terdiri atas Tagana Kota Serang, Kota Cilegon, Pandeglang, Kota Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak, Kota Tangerang Selatan.

Sedangkan sebanyak 165 personel dikarahkan untuk beroperasi di wilayah Provinsi Lampung yakni Tagana dari Lampung Selatan, Tanggamus, Kota Lampung, Bengkulu, dan Sumatra Selatan. Kendaraan siaga bencana yang diterjunkan sebanyak 21 RTU, 8 mobil dapur umum, dan 3 truk.

Kemudian pemenuhan kebutuhan tempat tinggal sementara dan perlengkapan, pemerintah mendistribusikan Tenda Serba Guna Keluarga dan Tenda Gulung sebanyak 332 unit, velbed, selimut, dan kasur busa sebanyak 1.600 Unit, pembagian perlengkapan keluarga dan anak-anak sebanyak 400 paket.

"Untuk Pemberian santunan ahli waris telah diberikan kepada ahli waris korban meninggal sebanyak 5 jiwa di Banten dan 4 jiwa di Lampung. Selebihnya masih proses pendataan dan verifikasi untuk disalurkan kepada ahli waris korban meninggal," kata Harry.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat menjelaskan tiga langkah yang dilakukan pada masa tanggap darurat bencana adalah Pengerahan Tim Penanganan Terpadu, pemenuhan kebutuhan tempat tinggal sementara dan perlengkapan, dan pemberian santunan ahli waris.

"Tim Penanganan Terpadu bertugas melakukan proses pendampingan dan verifikasi data korban, pengerahan personel Tagana dan relawan lain dari kabupaten dan provinsi lain untuk membantu Tagana lokal yang telah beraktivitas lebih awal, dan mengaktivasi klaster nasional bidang pengungsian dan perlindungan," kata Harry.

Adapun total Tagana yang bertugas di lokasi terdampak tsunami adalah 744 personel. Rinciannya, sebanyak 552 personel dikerahkan untuk wilayah Banten terdiri atas Tagana Kota Serang, Kota Cilegon, Pandeglang, Kota Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak, Kota Tangerang Selatan.

Sedangkan sebanyak 165 personel dikarahkan untuk beroperasi di wilayah Provinsi Lampung yakni Tagana dari Lampung Selatan, Tanggamus, Kota Lampung, Bengkulu, dan Sumatra Selatan. Kendaraan siaga bencana yang diterjunkan sebanyak 21 RTU, 8 mobil dapur umum, dan 3 truk.

Kemudian pemenuhan kebutuhan tempat tinggal sementara dan perlengkapan, pemerintah mendistribusikan Tenda Serba Guna Keluarga dan Tenda Gulung sebanyak 332 unit, velbed, selimut, dan kasur busa sebanyak 1.600 Unit, pembagian perlengkapan keluarga dan anak-anak sebanyak 400 paket.

"Untuk Pemberian santunan ahli waris telah diberikan kepada ahli waris korban meninggal sebanyak 5 jiwa di Banten dan 4 jiwa di Lampung. Selebihnya masih proses pendataan dan verifikasi untuk disalurkan kepada ahli waris korban meninggal," kata Harry.

(Adhi Teguh)