UGM: Penguatan Pertamina-PGN Lebih Baik Dibandingkan "Holding"

iVooxid, Jakarta - Kajian Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada menyimpulkan penguatan peran PT Pertamina (Persero) dan PT PGN Tbk akan lebih baik ketimbang membentuk induk usaha (holding) kedua BUMN migas tersebut.

Peneliti PSE UGM Prof Tri Widodo saat dihubungi di Jakarta, Rabu (27/7/2016), mengatakan pembentukan "holding" melalui proses merjer atau akuisisi yang melibatkan PT Pertamina-PT Pertagas-PT PGN dengan berbagai skema tidak menciptakan perusahaan migas berdaya saing tinggi.

"Potensi munculnya sinergi akibat 'holding' akan lebih kecil dibandingkan dengan munculnya berbagai biaya dan kompleksitas masalah baru," katanya.

Menurut dia, pemerintah sebaiknya fokus membesarkan Pertamina dan PGN masing-masing sebagai perusahaan kelas dunia ketimbang menggabungkan keduanya.

Pendirian "holding" BUMN migas, lanjutnya, akan baik sepanjang tidak berlawanan dengan konstitusi, menjamin pengelolaan atas cabang penting yang mencakup hajat hidup orang banyak, dan merupakan upaya yang signifikan dalam menjamin ketahanan energi nasional.

Tri mengatakan kajian juga menyimpulkan sebelum "holding" diimplementasikan, sebaiknya pemerintah menyusun "road map" tata kelola migas terlebih dahulu dan kemudian bagaimana meletakkkan BUMN di dalam implementasi "road map" tersebut, apakah memang "holding" diperlukan atau hanya tata kelola dan peran pemerintah yang perlu ditingkakan.

"Jika sistem 'holding' dipandang belum secara detail terkonsep dan juga upaya untuk meningkatkan ketahanan energi nasional sulit tercapai, maka sebaiknya pemerintah menguatkan peran dirinya sebagai regulator dan sebagai pemilik BUMN untuk dapat mendudukkan peran masing-masing 'stakeholder' energi secara lebih optimal," katanya.

Ia menambahkan, penataan kelembagaan tentang peran dan fungsi kementerian dalam tata kelola migas haruslah diperjelas, terutama meletakkan fungsi Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN serta posisi BUMN sektor migas.

"Kasus konflik yang muncul antara BUMN (PT PLN) dan Kementerian ESDM di media, mestinya tidak perlu terjadi," ujarnya.

Tri juga mengatakan, opini dan analisis dibuat berdasarkan hasil kajian dan telaahan yang bersifat independen dan dengan rasa tanggung jawab berdasarkan keyakinan akademik untuk kepentingan tata kelola migas nasional yang lebih baik.

"Mudah-mudahan masukan yang bersifat independen ini bisa menjadi pertimbangan pemerintah untuk memutuskannya secara tepat demi kepentingan nasional jangka panjang," katanya.

Tim analsis PSE UGM terdiri atas sejumlah pakar berbagai bidang yakni Dendarlianto, Tri Widodo, Kusdhianto Setiawan, Tumiran, Irine Handika Ikasari, Mailinda Eka Yuniza, dan Akmal Irfan Madjid. [ant]