Uang Hambat Keterwakilan Perempuan

IVOOX.id, Jakarta -- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengindikasikan, selama demokrasi di Indonesia masih diwarnai politik uang, hampir dipastikan calon legislatif perempuan kalah bersaing dengan caleg pria. Pasalnya, agar dapat maju sebagai caleg, mereka membutuhkan dana besar, di antaranya untuk melakukan kampanye dan pendekatan kepada pemilih. "Itu yang terkadang membuat caleg perempuan kalah bersaing dengan caleg pria," ungkap Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kementerian PPPA Ahmad Darsono dalam diskusi bertajuk Jalan Terjal Caleg Perempuan Menuju Kursi Legislatif 2019 yang diselenggarakan Kementerian PPPA, kemarin.

Sementara itu, tambah Darsono, saat ini tantangan yang paling besar yang dihadapi caleg perempuan ialah sumber daya politik yang menyebabkan keterwakilan perempuan dalam parlemen masih rendah. Walaupun sudah diberlakukan kebijakan afirmasi, keterwakilan perempuan di parlemen saat ini masih belum mencapai 30%. Rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen membuat produk legislasi yang dihasilkan kurang berprespektif gender. Saraswati mencontohkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang belum kunjung selesai dibahas.

Caleg Partai Gerindra, Rahayu Saraswati, menambahkan, hingga saat ini belum ada aturan tegas yang untuk membatasi pengeluaran para caleg sehingga tidak mengherankan sesama caleg bersaing mengerahkan sumber daya yang dimiliki untuk menggaet pemilih. Selain modal politik yang besar, anggota Komisi VIII DPR ini mengatakan pendidikan politik, baik bagi caleg perempuan maupun masyarakat, belum berjalan baik. Hal ini berdampak pada caleg serta pola perilaku pemilih dan persepsi politik mereka. "Masih banyak masyarakat yang menganggap caleg sama dengan calon kepala daerah," ujarnya.

Untuk menghindari itu, ia menekankan pentingnya pendidikan politik oleh pemerintah dan partai politik yang menjadi peserta pemilu dalam merekrut para kader untuk dipilih menjadi caleg.

Hal senada juga diutarakan Ratu Dian Hanifah, caleg dari Partai Golkar. "Perilaku pemilih sering menyamakan caleg dengan kepala daerah yang suka menjanjikan program-program atau memberikan barang kepada pemilih. Kebiasaan itu juga membuka ruang transaksi antara caleg dan pemilih," tuturnya. (Adhi Teguh)