TKP 5 Korban Tewas Rusuh 22 Mei Sudah Diketahui Polisi

IVOOX.id, Jakarta - Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol. Asep Adi Saputra mengatakan pihaknya telah mengetahui tempat kejadian perkara (TKP) 5 orang korban meninggal dunia dari total 9 korban dalam kerusuhan 21-22 Mei 2019 lalu.

"Yang perlu di ketahui yang meninggal dunia 5 orang telah diketahui TKP temuan korban tersebut," kata Asep di Mabes Polri Jakarta Selatan, Senin (17/6).

Menurutnya, secara keseluruhan kelima korban ditemukan meninggal dunia di wilayah Petamburan Jakarta Pusat. Sedangkan 4 korban lainnya masih didalami dimana TKP tersebut.

"Kemudian dari 9 korban sudah dilakukan otopsi dan hasilnya 4 orang jelas merupakan korban meninggal karena adanya peluru tajam," sebutnya.

Pihaknya juga telah mengamankan proyektif dan saat ini masih dilakukan uji balistik. Asep menyebut, dari 5 korban (tidak diotopsi RS Polri) lainya juga dipastikan 4 meninggal karena peluru tajam dan seorang karena benda tumpul.

"Kenapa yang 5 tidak sempat diotopsi karena pada saat kejadian itu langsung diambil pihak keluarga, jadi tidak sempat diotopsi," terangnya.

Asep memastikan terkait kepemilikan peluru tajam. Pihaknya secara teknis sedang melakukan uji balistik dari yang sudah ditemukan di dua tubuh korban.

Atas nama Zulkifli tertembak pahanya dan bisa diselamatkan sekarang masih dirawat. Dia termasuk korban yang diambil proyektil dan kita lakukan upaya uji balistik," lanjutnya.

Asep menambahkan, tim investigasi gabungan terus melakukan kegiatan koordinasi dengan lembaga-lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintahan.

[17/6 22:09] Mbakshanti: Terkait Penerbitan IMB Pulau Reklamasi, Walhi: Anies Berpihak pada Pengembang

Jakarta - Walhi DKI Jakarta mengindikasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak berbeda dengan gubernur era sebelumnya yang berpihak pada pengembang terkait reklamasi. Ini dibuktikan dengan diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di atas pulau reklamasi yang sebelumnya telah disegel tahun lalu.

"Dengan dia menerbitkan IMB saja itu sudah bentuk keberpihakan kepada pengembang. Satu lagi, antara reklamasi dengan pembangunan di atasnya itu tidak bisa dipisahkan. Karena saat merencanakan reklamasi ya yang direncanakan itu adalah pembangunan di atasnya. Karena yang akan dijual adalah bangunan dan lahan di atasnya," kata Direktur Walhi DKI Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi dijumpai di Kantor Walhi Nasional, Jakarta Selatan, Senin (17/6).

Keberpihakan Anies kepada pengembang telah terendus sejak Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengumumkan kebijakan penyerahan pembangunan utilitas di Pulau D atau Pulau Maju kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Padahal, Tubagus yang akrab disapa Bagus, menekankan pembangunan utilitas tidak menjadi hal yang mendesak manakala peruntukkan lahan pulau belum jelas karena belum adanya perda yang mengaturnya.

"Saya pikir saat ada kebijakan pembangunan utilitas itu, tujuannya apa? Yang namanya utilitas itu akan menjadi dasar pembangunan lanjutan. Ini ada yang tidak beres dan ternyata tidak lama kemudian ada foodcourt lalu sekarang malah diterbitkan IMB," ungkapnya.

Bagus juga menjelaskan dalil adanya Peraturan Gubernur No 26/2016 yang sebelumnya menjadi turunan Peraturan Daerah No 1/2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah 2030 serta Peraturan Pemerintah No 36/2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 28/2002 tentang Bangunan dan Gedung sebagai dasar penerbitan IMB tidak tepat.

Padahal, sebelumnya Anies telah menarik rancangan perda (Raperda) yang direncanakan menjadi pengganti Perda 1/2012.

Namun, bukan turut membatalkan Pergub 206/2016 yang merupakan pergub turunannya, Anies malah menjadikan pergub tersebut sebagai landasan hukum penerbitan IMB.

"Selain itu dia pakai PP. Padahal dalam PO redaksinya tidak ada kata wajib tetapi kata dapat yang digunakan. Berarti tidak ada keharusan bagi kepala daerah menerbitkan IMB bagi lahan yang masih sumir meski sudah ada bangunan," terangnya.

Bagus pun menyayangkan sikap Anies yang juga tidak memikirkan dampak lingkungan dari hasil reklamasi. Ia menengarai Anies hanya berorientasi terhadap bisnis dan kepentingan pengembang sehingga menerbitkan IMB untuk bangunan di atas pulau reklamasi.

"Tidak ada yang namanya peraturan terlanjur ada lalu pembangunan difasilitasi. Seharusnya Raperda dicabut ya pergub ikut dicabut. Lalu biarkan pulau itu sebagaimana adanya. Kalau sekarang malah peraturan dibiarkan, dibiarkan malah jadi itu barang," tegasnya.