Tiga Unit Kerja Kementerian ATR/BPN Peroleh Penghargaan Zona Integritas

IVOOX.id, Jakarta - Pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan miniatur penerapan reformasi birokrasi di beberapa unit kerja sebagai suatu percontohan.

Dengan menerapkan model percontohan tersebut, maka diharapkan wilayah-wilayah yang ditetapkan tersebut akan membentuk suatu _island of integrity_ sebagai percontohan unit kerja lainnya.

Untuk itu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berbenah menuju Reformasi Birokrasi kelas dunia. Komitmen tersebut saat ini diwujudkan oleh Kementerian ATR/BPN dengan menelurkan tiga unit kerja yang memperoleh Penghargaan Zona Integritas(ZI) WBK dan WBBM oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang diserahkan langsung oleh Menteri PANRB Syafruddin di Golden Ballroom Hotel Sultan, Jakarta, Senin (10/12).

Tiga unit kerja tersebut adalah Kantor Pertanahan Kota Langsa, Kantor Pertanahan Kota Bandung dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya I. Penyerahan Penghargaan tersebut bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Dunia yang juga dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla.

Dalam sambutannya setelah membuka acara tersebut, Wakil Presiden mendorong seluruh instansi pemerintah untuk menerapkan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM. Jusuf Kalla mengibaratkan WBK emas dengan bintang empat, sedangkan WBBM ibarat platinum, atau bintang lima.

"Tapi selain bersih, pelayanan juga perlu cepat, karena pengusaha memerlukan kecepatan," ujarnya.

Wakil Presiden menambahkan bahwa saat ini PNS mengalami kegalauan memiliki gaji rendah, sehingga ingin mendapatkan pendapatan lain melalui pungutan liar di luar penerimaan resmi.

Namun demikian, lanjut Wakil Presiden, saat ini tidak bisa lagi seperti itu, karena dengan sistem yang ada sekarang PNS dituntut untuk berintegritas jika ingin mendapatkan gaji yang tinggi.

“Karena itu ada tunjangan kinerja, untuk penyelesaian kegalauan tersebut. Namun dampak yang ditemui kemudian adalah biaya pemerintahan menjadi tinggi. Perlu pertumbuhan tinggi agar dapat membayar tunjangan tersebut. Ini lingkaran yang harus dipecahkan,” ungkap Wakil Presiden.

Lebih lanjut, Wakil Presiden mengajak seluruh aparatur negara untuk meningkatkan layanan yang bersih dan cepat.

"Mari kita tingkatkan layanan yang bersih dan cepat, dengan demikian terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi, dan pada gilirannya pendapatan aparat juga meningkat," ujarnya seraya mengucapkan selamat kepada para penerima penghargaan.

Sementara itu pada kesempatan yang sama Menteri PANRB Syafrudin mengatakan bahwa pemberian penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi Kementerian PANRB terhadap unit kerja yang berkomitmen melakukan percepatan implementasi reformasi birokrasi.

“Dengan semakin banyaknya unit kerja berpredikat WBK/WBBM, diharapkan mampu menumbuhkembangkan budaya kerja birokrasi yang bermuara pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel,” imbuhnya.

Ditemui seusai acara, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat Yusuf Purnama menyampaikan apresiasinya kepada Kantor Pertanahan Kota Bandung yang telah memperoleh predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi.

Ia mengatakan bahwa perolehan predikat Zona Integritas ini tentu melalui perjuangan yang berat, diperlukan komitmen di level pimpinan dan staf di Kantor Pertanahan Kota Bandung, karena permasalahan di Kantor Pertanahan Kota Bandung kompleks dan semua menuntut kualitas pelayanan publik yang baik. Untuk itu ke depan setelah berhasil hari ini tugas kita adalah mempertahankan karena itu yang sulit.

“Mudah-mudah dengan semangat perubahan, Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat tahun 2019 minimal ada tiga satker lagi yang akan didorong untuk memperoleh predikat Zona Integritas,” harapnya.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, Elijas B. Tjahajadi menambahkan bahwa ini adalah juga keberhasilan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat yang sudah mendukung Kantor Pertanahan Kota Bandung sehingga dapat memperoleh predikat ini.

“Predikat yang diperoleh ini adalah bagaimana kita menghargai sebuah proses yang diawali merubah perilaku birokrasi yang melayani dan tidak korupsi,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh Saiful mengatakan bahwa ia dan seluruh jajarannya berkomitmen untuk melaksanakan Zona Integritas. “Secepatnya seluruh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh akan mencanangkan Zona Integritas dan diharapkan ada lagi tiga perwakilan satker yang diusulkan untuk memperoleh lagi predikat ini,” jelasnya.

Senada dengan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh, Kapala Kantor Pertanahan Kota Langsa Andi Lubis mengatakan bahwa predikat ini adalah hasil dari kerja dan komitmen bersama untuk mewujudkan perubahan dalam Birokrasi.

“Kami siap mempertahankan ini, dan membuat perubahan baru lagi demi pelayanan pertanahan yang modern dan lebih baik lagi,” ujar Andi Lubis.

Sementara itu ditemui di tempat yang sama, Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur Ribut Hari Cahyono mengatakan bahwa predikat yang diberikan kepada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I ini akan menjadi _trigger_ atau contoh bagi Kantor Pertanahan lain di Provinsi Jawa Timur.

“Pada bulan ini seluruh Kantor Pertanahan se-Provinsi Jawa Timur akan mecanangkan Zona Integritas di hadapan para Aparat Penegak Hukum, sehingga diharapkan pada tahun 2019 ini seluruh Satker sudah melaksanakan dan minimal 5 satker menambatkan predikat WBK,” ujar Ribut Hari Cahyono.

Mewakili Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I pada penyerahan penghargaan tersebut, Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kota Surabaya I Musleh menyampaikan bahwa dalam proses pembangunan Zona Integritas yang kami lakukan adalah melayani masyarakat dengan baik dan ikhlas, memang tidak mudah kami kurang lebih tiga tahun membangun Zona Integritas, kemudian secara eksternal pelayanan kami dinilai baik oleh masyarakat.

“Faktor pengungkit selanjutnya dalam Zona Integritas ini kita bangun berdasarkan bukti-bukti sesuai dengan peraturan yang berlaku,” pungkasnya.

Turut diundang dan hadir dalam kesempatan tersebut unsur pembina penerapan Zona Integritas di Kementerian ATR / BPN yaitu Inspektur Jenderal Kementerian ATR/ BPN Sun Raizal, Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Erna Mochtar dan Ninik Maryanti,  Inspektur wilayah I Gusmin Tuarita yang sempat menjadi Kakanwil Jawa Timur saat pencanangan ZI di Surabaya I, Inspektur Wilayah V Roli Irawan, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Gunawan Muhammad, Kepala Biro Umum dan Tata Usaha Pimpinan Yuliajaya Nirmawati, Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat Yusuf Purnama beserta jajaran Kantah Kota Bandung,  Kakanwil BPN Provinsi DI Aceh Saiful serta jajaran Kantah Kota Langsa serta Kakanwil BPN Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Kepala Bagian Tata usaha serta jajaran Kantah kota Surabaya. ( Adhi Teguh )