Terkait OTT, Layanan Pemerintah Bekasi Tak Terganggu

IVOOX.id, Bekasi - Kepala Bagian Humas Protokol Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat, Edward Sutarman memastikan pelayanan terhadap masyarakat dan jalannya roda pemerintahan tidak akan terganggu.

"Itu atas kejadian yang dimana Komisi Pembetantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan dan penangkapan pelaku korupsi yang ada di komplek pemerintahan setempat," katanya di Cikarang, Selasa. (16/10), seperti dikutip Antara

Menurut dia dengan adanya hal tetdebut tentu saja membuat prihatin atas apa yang terjadi. Padahal pada masa sekarang, Pemkab Bekasi tengah giat menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Namun dengam adanya dugaan kasus tindak pidana korupsi terkait pengurusan perizinan pembangunan Meikarta tidak berimbas pada kinerja maupun pelayanan aparatur sipil negara (ASN).

Selain itu, dapat memastikan roda pemerintahan akan tetap berjalan dengan normal khususnya pelayanan publik kepada masyarakat tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ia menambahkan dalam menyikapi permasalahan tersebut tentunya posisi Bupati Bekasi akan digantikan oleh wakilnya. Tetapi dalam penetapannya tentu harus ada regulasi terlebih dahulu

Dan untuk saat ini sedang melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat guna mendapatkan kepastian untuk mengisi kekosongan jabatan

Ini dilakukan agar roda pemerintahan beserta pelaksanaan penyerapan anggaran dapat berjalan dengan baik. Namun dalam pelaporan itu juga menyertakan beberapa alasan yang mendasar. "Kami sedang berkordinasi dengan Pemerintah Provinsi khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penyerapan anggaran dikarenakan kekosongan jabatan dari pejabat yang terkait permasalahan tersebut," katanya.