October 1, 2024

Update Terbaru virus covid-19
Indonesia

Memuat...

Dunia

Memuat...

Terkait Kritik BEM UI, KSP: Pemerintah Terbuka Diskusi Jika Ada Kritik Berdasarkan Data

IVOOX.id, Jakarta – Pemerintah terbuka dan siap untuk berdiskusi dengan mahasiswa bila memang ada kritik yang berdasarkan data. Hal itu diungkapkan tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral terkait kritik yang disampaikan BEM Universitas Indonesia (UI) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui media sosial.

"Saya harus tegaskan bahwa pemerintah tidak antikritik. Asal kritik bisa dipertanggungjawabkan pasti akan direspons," kata Donny, dalam keterangannya, Minggu (27/6).

Sebelumnya BEM UI menyebut Jokowi 'The King of Lip Service' melalui media poster yang diunggah di media sosial.

Donny menilai, kritik tersebut sebagai ekspresi dari mahasiswa yang perlu ditimbang lagi dengan data dan fakta.

Menurutnya sejumlah poin kritikan yang disampaikan mahasiswa, antara lain soal KPK hingga perihal 'kangen didemo'. Soal KPK, Donny menyebutkan bahwa Presiden Jokowi telah menyampaikan pendapatnya mengenai tes wawasan kebangsaan (TWK).

Terkait keputusan akhir, dia mengatakan, KPK adalah badan independen yang tunduk pada keputusan kolektif. "Kalau soal demo, kita tak bisa generalisir. Harus dilihat satu per satu. Apakah demonya mengandung unsur pidana sehingga ditangkap. Pada intinya pemerintah tidak antikritik," kata Donny.

Sementara itu, Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, menambahkan bahwa apapun yang terjadi terkait dengan kemahasiswaan adalah tanggung jawab pimpinan kampus.

"Segala aktivitas kemahasiswaan di UI termasuk BEM UI menjadi tanggung jawab pimpinan UI," kata Fadjroel.

Sementara itu buntut dari unggahan BEM UI itu, Rektorat Universitas Indonesia (UI) memanggil BEM UI. Pemanggilan itu tertuang dalam surat yang ditandatangani Direktur Kemahasiswaan UI, Tito Latif Indra pada 27 Juni 2021.

Surat itu ditujukan kepada Ketua BEM UI, Wakil Ketua, Koordinator Bidang Sosial Politik, Kepala Kantor Komunikasi dan Informasi. Kemudian, Kepala Departemen Aksi dan Propaganda, Wakil Kepala Departemen Aksi dan Propaganda.

0 comments

    Leave a Reply