Tanggapan Tim AMIN Terkait MK Panggil Empat Menteri ke Sidang Sengketa Pilpres

IVOOX.id - Tim Paslon Capres dan Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

Heru Widodo, anggota Tim Hukum AMIN, menyatakan kekagumannya terhadap keputusan MK dalam mengambil langkah ini. "Ini sangat luar biasa. Sangat mengejutkan. Kami apresiasi yang luar biasa kepada mahkamah," kata Heru kepada wartawan di gedung MK, Jakarta, Senin (1/4/2024).

Empat menteri yang dipanggil adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Mereka dijadwalkan akan memberikan keterangan pada Jumat, 5 April 2024.

Meskipun permintaan untuk memanggil menteri sebelumnya ditolak, namun Majelis Hakim MK sendiri yang memutuskan untuk memanggil keempat menteri tersebut untuk dimintai keterangan.

"Meskipun dinyatakan ditolak, tapi sejatinya permohonan kami telah menginspirasi Majelis Hakim untuk mencari kebenaran materiil dalam persidangan ini. Bahwa ada hal yang perlu diklarifikasi kepada empat menteri yang diminta hadir," jelas Heru.

Selain menteri, MK juga memutuskan untuk memanggil DKPP, sebuah keputusan yang mengejutkan bagi Timnas AMIN.

DKPP merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang menjadi pintu utama atas laporan dugaan pelanggaran terukur yang dilaporkan oleh tim tersebut.

"Ini luar biasa. Nanti kami yakin akan mendapatkan fakta yang didapat dari DKPP bahwa ada dugaan pembuatan berkas berita acara yang lewat dari waktu. Seharusnya dikeluarkan pada tanggal 25, tetapi dikeluarkan pada tanggal 27," ungkap Heru.

Keputusan MK ini membuat Heru menjadi optimis bahwa mereka akan mendapatkan jawaban atas dugaan pelanggaran terukur yang mereka laporkan. Ia berharap empat menteri dan DKPP tersebut akan hadir di persidangan pada Jumat mendatang untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa ini.