October 14, 2024

Update Terbaru virus covid-19
Indonesia

Memuat...

Dunia

Memuat...

Tanggapan Hasto Soal Otto Hasibuan Ingin Megawati Hadir di Sidang MK

IVOOX.id - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyoroti permintaan Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan, yang meminta Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri hadir dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Hasto mengungkapkan bahwa Megawati telah menyatakan kesiapannya untuk hadir dalam sidang tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Hasto dalam diskusi 'Membuka Kotak Pandora Sirekap Saksi Bisu Kejahatan Pilpres 2024' di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Minggu (7/4/2024).

Hasto awalnya meminta adanya audit forensik terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pelaksanaan Pilpres.

"Kemudian yang ketiga adalah audit forensik terhadap KPU, kalau perlu juga terhadap saran dari civil society Mas Usman Hamid datang ke KPU minta agar presiden juga dihadirkan," ungkap Hasto seperti dikutip dari youtube Dirty Election.

Hasto kemudian mempertanyakan mengapa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres. Baginya, kehadiran Jokowi akan memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.

"Kalau Bu Mega saja ketika diminta oleh penasihat hukum 02 namanya Pak Hasibuan siapa? Otto Hasibuan, Ibu Mega saja siap dan, 'Saya akan dengan semangat', masa Pak Jokowi nggak mau jadi hadir di MK kan kira-kira gitu kan," ungkap Hasto.

Dia menambahkan bahwa pihaknya akan bersatu untuk melawan sisi gelap kekuasaan. Tujuannya adalah agar demokrasi di Indonesia bisa berjalan dengan semestinya.

"Itu bagus juga. Sehingga ini akan terjadi suatu proses pendidikan politik karena kalau tidak sesuai dengan mitologinya kotak pandora ketika sudah dibuka akan menciptakan suatu sisi-sisi gelap di dalam peradaban suatu bangsa. Maka kita harus bersatu untuk melawan berbagai sisi-sisi gelap kekuasaan," tandasnya.

Kemudian Hasto Kristiyanto menyoroti pentingnya partisipasi dan transparansi dalam proses hukum serta memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses politik bertanggung jawab secara proporsional.

0 comments

    Leave a Reply