Tak Ingin GSP Dicabut? AS Tuntut Indonesia Tak Hambat Produk AS

IVOOX.id, Jakarta - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengaku pemerintah AS telah meminta Indonesia untuk memastikan tidak ada hambatan tarif maupun non-tarif bagi produk ekspor mereka, sebagai syarat fasilitas tarif preferensial (generalized system of preferences/GSP) bagi Indonesia tidak dicabut.

April lalu pemerintah AS mengaku tengah mengkaji kelayakan Indonesia dan sejumlah negara lain diberi fasilitas GSP yang diperuntukkan bagi negara miskin atau berkembang. Dengan fasilitas itu produk negara bersangkutan tak dikenakan tarif masuk oleh AS.

Jika fasilitas itu dicabut, Indonesia kehilangan potensi pendapatan sekitar USD2 miliar. Sehingga, Indonesia mengirim tim untuk melobi AS tak menghapus fasilitas itu. "Jadi sudah surplus Indonesia besar, lalu masih ada hambatan. AS tidak mau ada hambatan ekspor mereka ke sini," kata Enggartiasto Lukita di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/7).

Saat ini, kata Enggar, pemerintah Indonesia sedang menyiapkan tawaran bagi AS agar fasilitas GSP atau keringanan bea masuk bagi ekspor Indonesia itu bisa berlanjut.

Indonesia akan bertemu dengan Badan Kebijakan Perdagangan AS atau United States Trade Representative (USTR) di AS pada akhir Juli 2018 untuk membicarakan keberlanjutan fasilitas GSP.

"Kita sedang persiapkan dari berbagai kementerian/lembaga agar fasilitas GSP itu kita tetap dapatkan," ujar dia.

Jika GSP akhirnya dicabut oleh AS, neraca perdagangan Indonesia akan semakin tertekan. Dalam GSP tersebut, ada 3.546 tarif yang mendapat keringanan bea masuk dari AS.

Selama ini, menurut catatan pemerintah AS, GSP itu juga yang membuat Indonesia menikmati surplus neraca perdagangan hingga 14 miliar dolar AS.

Enggar mengatakan beberapa hal yang menjadi perhatian AS adalah hambataan untuk eskpor produk hortikultura dari AS ke Indonesia dan juga ekspor kacang kedelai.

"Mereka concern hortikultura misalnya, tapi sebenarnya itu kan akan kita cabut, karena sejalan dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)," ujarnya.

"Kemudian, jangan dibuat ada hambatan non tarif yang dikenakan seperti misalnya untuk kedelai AS," tambah Mendag, dikutip Antara.

AS, negara raksasa ekonomi terbesar di dunia, sedang mengevaluasi fasilitas GSP yang mereka berikan terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia. Evaluasi ini merupakan permintaan Presiden AS Donald Trump mempertimbangkan surplus perdagangan yang terus dinikmati Indonesia.

Trump dikabarkan akan memutuskan mengenai keberlanjutan GSP ini pada November 2018.