Tahun Politik, Krisis Iklim Harus Jadi Agenda Prioritas Politisi

IVOOX.id - Tahun politik menjadi momentum untuk menguatkan isu lingkungan terutama pada generasi muda. Saatnya perubahan iklim jadi agenda penting politisi dan mendapat perhatian publik yang lebih besar.

“Harapannya, isu lingkungan dan perubahan iklim menjadi perhatian bersama dan bisa menjadi perbincangan serta agenda yang diusung oleh para kandidat capres, pilkada maupun pileg yang akan bertarung di Pemilu 2024,” ujar Ketua Umum The Society of Indonesian Environmental Journalist (SIEJ) atau Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia, Joni Aswira dalam siaran pers yang diterima IVOOX.id, Selasa (3/10/2023).

Hasil survei YouGov menunjukkan, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara dengan penduduk terbanyak yang tidak percaya pada pemanasan global. Fakta ini ditemukan dalam survei yang digelar dari 30 Juli hingga 24 Agustus 2020 terhadap 26.000 responden dari 25 negara.

Generasi muda ini tentu termasuk milenial dan Gen Z yang berpeluang besar menjadi penentu masa depan politik di Indonesia termasuk isu perubahan iklim. Dari berbagai kajian, diprediksi pemilih dari generasi milenial dan Z akan mendominasi perolehan suara di Pilkada Pemilu 2024.

Dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Serentak 2019, ada 17.501.278 pemilih berusia 20 tahun, sedangkan yang berusia 21-30 tahun sebanyak 42.843.792 orang. Untuk pemilu 2024, jumlah pemilih milenial dan generasi Z diperkirakan akan meningkat menjadi sekitar 60 persen dari total suara.

Survei lainnya yang dirilis Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fisipol UGM Maret 2023 lalu juga menemukan sejumlah paradoks. Mayoritas mahasiswa di Indonesia menganggap isu perubahan iklim bukan prioritas pertama untuk ditangani lewat kebijakan pemerintah, menurut hasil survei yang dilakukan terhadap lebih dari 1.000 mahasiswa di 22 perguruan tinggi di berbagai daerah di Indonesia.

Mayoritas mahasiswa menyatakan terpapar dengan isu perubahan iklim dan menganggap perubahan iklim atau climate change berdampak buruk bagi masa depan mereka. Namun saat ditanya apakah isu perubahan iklim menjadi prioritas untuk ditangani pemerintah lewat kebijakan, ternyata jawabannya tidak.

Isu perubahan iklim bertengger di urutan keempat isu prioritas yang harus ditangani pemerintah. Mayoritas responden menganggap prioritas pertama yang harus ditangani yakni terkait dengan penanggulangan kemiskinan, disusul isu korupsi di urutan kedua, dan isu kesenjangan ekonomi di urutan ketiga.

Hal inilah yang mendorong SIEJ didukung oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat, menggelar pelatihan jurnalis dan jurnalis warga di Bandung Selasa-Rabu, 26-27 September 2023. Dalam pelatihan ini tidak kurang dari 20 jurnalis dan jurnalis warga mendapat pelatihan terkait isu lingkungan hidup dan bagaimana menyampaikannya kepada publik agar bisa menjadi perhatian bersama.

Mengutip dari Kementerian Keuangan RI, Joni menyebut Indonesia berpotensi mengalami kerugian hingga Rp 112,2 triliun akibat krisis iklim sepanjang 2023. Perubahan iklim yang menyebabkan banjir dan berbagai bencana lainnya mengganggu rantai pasok hingga menyebabkan tekanan pada inflasi. “Ini belum termasuk biaya sosial dan kesehatan yang harus ditanggung masyarakat,” katanya.

Ketua Bidang SDM dan Litbang KPU Jabar Abdullah Syafii’i mengatakan, sebagai provinsi dengan jumlah pemilih terbasar, Jawa Barat harus mencetak 1,2 miliar surat suara. Padahal menurut riset, 1 rim kertas perlu menebang 1 pohon. “Berapa pohon yang harus ditebang,” katanya.

Meski penyelenggaraan Pemilu belum berlangsung seluruhnya secara elektronik, akan tetapi KPU sudah mengakomodir keberpihakan pada lingkungan hidup pada setiap tahapan Pemilu. “E-voting memang belum jadi keputusan, tapi nanti kami laksanakan e-rekapitulasi,” katanya.

Sementara itu pengamat politik dari Universitas Padjajaran (Unpad) Firman Manan mengatakan, saat ini partai politik berorientasi pada pasar atau pemilih. “Apa yang diinginkan pasar jadi orientasi partai. Mayoritas bicara ekonomi, bukan lingkungan,” katanya.

Inilah yang menurut Firman menyebabkan tidak banyak partai politik yang menjadikan lingkungan sebagai isu prioritas. “Pada akhirnya potensinya tidak banyak yang akan meletakkan lingkungan sebagai isu prioritas. Mereka akan bicara soal ekonomi,” katanya.

Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Barat Haru Suandharu mengakui, persoalan lingkungan di Jawa Barat cukup besar. Mulai soal sampah, krisis air bersih, perubahan iklim, kualitas udara, deforestasi, kerusakan lingkungan pantai, konflik sumber daya alam, dan pengurangan biodiversitas.

Haru mengatakan, perlu kolaborasi pentahelix untuk menangani persoalan lingkungan. Pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat perlu ikut serta. “Saatnya beralih pada pendekatan pembangunan yang mengedepankan keberlanjutan lingkungan,” katanya.