SRO Tunggu Persetujuan OJK Bentuk Securities Financing

iVooxid, Denpasar - Otoritas pasar modal atau Self regulatory Organization (SRO) mengaku sedang menunggu persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai pembentukan lembaga pembiayaan perusahaan sekuritas atau securities financing.

"Lembaga pembiayaan itu sudah dalam tahap pengajuan persetujuan pendirian kepada OJK. Nantinya akan berbentuk perseroan terbatas (PT)," papar Sekertaris Perusahaan, Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI) Suryadi dalam edukasi pasar modal dengan wartawan di Denpasar, Jumat (30/9/2016).

Pada dasarnya, lanjut dia, securities financing akan memberikan layanan pembiayaan untuk semua transaksi keuangan di pasar modal domestik. Dengan demikian, bentuk pembiayaan dalam transaksi di pasar modal dapat berbagai macam.

"Lembaga pembiayaan itu, nantinya dapat memberikan pinjaman dana kepada perusahaan sekuritas dalam membiayai transaksi di pasar modal. Ke depannya, juga bisa dikembangkan sehingga dapat memberikan pembiayaan langsung kepada invetor. Dengan begitu diharapkan likuiditas di pasar modal domestik meningkat," katanya.

Ia mengemukakan bahwa lembaga pembiayaan perusahaan sekuritas itu akan menjadi anak usaha SRO, yang terdiri dari PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan KPEI. KPEI merupakan koordinator dari pembentukan securities finance.

"Di pasar modal berbagai negara sudah memiliki perusahaan jenis itu. Jadi, pembentukan lembaga tersebut bukan hal baru. Jepang akan menjadi salah satu model dari pembentukan securities financing di Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Direktur Penilaian Perusahaan BEI Samsul Hidayat mengatakan bahwa perusahaan pembiayaan perusahaan efek itu nantinya akan memberikan fasilitas pinjaman dana kepada perusahaan sekuritas untuk digunakan investor melakukan transaksi, salah satunya marjin.

"Saat ini, kalau kita mau bertransaksi marjin kan belum ada fasilitas pinjaman ke perbankan. Nah, dengan dibentuk lembaga itu nanti ada, sifatnya pembiayaan investasi. Kami juga melakukan kajian terhadap negara yang memiliki lembaga itu, seperti Japan Exchange," ujarnya. (ant)