Sri Mulyani Sebut Ada Dampak Pelemahan Rupiah ke Beban Subsidi Energi

IVOOX.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pelemahan rupiah terhadap dolar AS memberikan pengaruh terhadap anggaran belanja subsidi energi seperti BBM dan Listrik. Pasalnya kata dia ada sebagian bahan baku yang digunakan merupakan hasil impor dan pembayaran menggunakan Dolar AS.

"Akan terjadi pengaruhnya ke belanja-belanja yang menggunakan currency asing seperti subsidi listrik, BBM yang sebagian bahannya impor, maka nanti ada yang disebut efek rembesan itu dari rupiah bergerak ke dalam (APBN)," kata Sri Mulyani dalam konferensi Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, Senin (24/6/2024).

Menurut Sri Mulyani dalam realisasi belanja subsidi energi, apabila harga komoditas yang sudah ditetapkan dalam APBN 2024 tidak diubah, sementara nilai rupiah melemah, maka akan terjadi deviasi atau akan adanya selisih antara rencana anggaran dengan realisasi penyerapan anggaran.

"Jumlah belanja subsidi BBM, listrik, LPG, itu kalau tidak ada perubahan policy yaitu volume sesuai dengan yang ada dalam UU APBN, kurs menggunakan asumsi tapi sekarang deviasi, harga minyak sesuai asumsi tapi juga ada deviasi," katanya.

Sri Mulyani menerangkan, nantinya selisih dampak pelemahan rupiah tersebut akan disesuaikan melalui tagihan yang disampaikan oleh pihak terkait, dalam hal ini PT Pertamina dan PLN. Namun tagihan tersebut baru akan disetujui apabila sudah melalui proses audit oleh BPKP.

"Setiap kuartal kami meminta BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk mengaudit dan kami membayar sesuai kemampuan negara," katanya.

Diketahui besaran belanja subsidi yang sesuai dengan UU APBN 2024 adalah sebesar Rp 300 triliun. Menurut Sri Mulyani besaran anggaran itu tidak akan berubah dan pemerintah akan membayar selisih belanja subsidi sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

"Nanti kita akan lihat alokasi itu memenuhi berapa banyak dari volume yang sudah ditetapkan dengan perubahan harga maupun kurs yang terjadi. Dan ini yang kita sampaikan sedapat mungkin kita akan membayar sesuai kemampuan keuangan negara," ujarnya.