Soal Pertemuan dengan Petinggi Parpol, Kang Emil Bantah Safari Politik

IVOOX.id, Bandung – Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil menegaskan pertemuan antara dirinya dengan petinggi partai politik seperti Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Jakarta, Minggu (15/5) bukan lah safari politik yang dilakukan oleh pihaknya terkait kontestasi Pemilihan Presiden Tahun 2024.

"Bukan safari politik. Saya itu sibuk ngurusin mudik, sibuk ngurusin mudik-balik, baru punya waktunya kemarin. Kan media tidak meliput saya silaturahmi ke nenek, paman, temen SMP, semua di silaturahmikan. Di dalam kelompok-kelompok yang disilaturahmikan ya pastilah ada kelompok politik," kata Ridwan Kamil di Kota Bandung, Selasa.

 Ridwan Kamil menuturkan silaturahmi itu merupakan hal yang penting untuk dilakukan karena dapat mengurangi stres atau bahkan bisa menambah daya ingat, meningkatkan imunitas serta menambah pahala dan peluang rezeki.

 Ketika ditanyakan apakah dalam silaturahmi dengan petinggi parpol tersebut dibahas soal Pilpres 2024, Ridwan Kamil menuturkan tidak ada pembicaraan mengenai hal tersebut.

"Pembicaraan pilpres enggak ada. Peta hari ini mengatakan prediksi-nya makin dinamis, karena semua calon beda-beda," kata dia.

 Dia mengaku mendapatkan sambutan baik dari para petinggi partai politik yang ditemuinya di Jakarta, kemarin.

"Alhamdulillah saya diterima baik, kemarin ke Partai Nasdem ketemu Pak Siswono, Ketua Dewan Penasihat, ketemu itu dulu Pak Zulkifli Hasan, lalu ketemu Pak Erlangga juga 'welcome'," ujar dia.

Selama ini, rekam jejak politik Kang Emil meliputi mengikuti Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar melalui jalur non-partai.

 Akan tetapi Kang Emil didukung sejumlah partai politik di dua pemilihan kepala daerah tersebut.

 Menjelang Pilpres 2024, hasil sejumlah lembaga survei memunculkan nama Kang Emil sebagai salah satu kandidat calon presiden.

Walaupun sejumlah pengamat politik beropini jika langkah Kang Emil akan berat apabila melaju ke Pilpres 2024 tanpa didukung partai politik.