Sidang Sengketa Pilpres 2024, MK Minta Empat Menteri Jelaskan Izin Jokowi

IVOOX.id - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menanyakan kepada empat menteri Kabinet Indonesia Maju soal izin dan pengetahuan Presiden Joko Widodo atas kehadiran mereka di sidang sengketa Pilpres 2024 pada Jumat (5/4/3034).

Keempat menteri yang menghadiri persidangan tersebut yaitu Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Hakim MK Hakim Arief ingin memastikan apakah kehadiran mereka dalam sidang ini merupakan perintah langsung, penugasan, atau sekadar izin dari Presiden Jokowi.

Dalam jawaban atas pertanyaan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kehadiran mereka dalam sidang tersebut adalah atas undangan resmi dari MK.

Kemudian Airlangga juga menegaskan bahwa Presiden Jokowi mengetahui dan menyetujui kehadiran mereka dalam sidang tersebut.

"Pertama kami hadir di sini karena undangan dari Yang Mulia dari MK, dan terhadap undangan tersebut Bapak Presiden mengetahui dan sepengetahuan Bapak Presiden," jelas Airlangga dalam sidang sengketa Pilpres 2024 dalam siaran langsung YouTube Channel MK RI, Jumat (5/4/2024).

Tidak hanya Airlangga, tiga menteri lainnya, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini, juga mengamini pernyataan Airlangga.

Selanjutnya, Hakim Arief kembali bertanya mengenai isi paparan para menteri, apakah sesuai dengan pengetahuan Presiden Jokowi atau tidak.

Dalam menjawab pertanyaan ini, Airlangga menyampaikan bahwa mereka telah mendapat arahan langsung dari Presiden Jokowi untuk menyampaikan informasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kementerian.

"Arahan Bapak Presiden untuk menyampaikan semua sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kementerian seluas-luasnya," kata Airlangga.

Pertanyaan dan jawaban tersebut memberikan gambaran bahwa kehadiran dan paparan keempat menteri tersebut dalam sidang sengketa Pilpres 2024 dilakukan dengan pengetahuan dan arahan langsung dari Presiden Jokowi.

Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan klarifikasi yang diperlukan dalam proses hukum yang sedang berlangsung di MK.