Sentilan Cak Nun Untuk Para Pengabdi Partai
IVOOX.ID, Jakarta – Kondisi perpolitikan di Indonesia saat ini memancing Budayawan Emha Ainun Najib alias Cak Nun untuk ikut berkomentar menyentil para pengabdi partai.
Dalam sebuah kesempatan di depan majelisnya yang sering disebut mahiya, Cak Nun Mengungkapkan keperihatinnanya terhadap kondisi politik di Indonesia.
Cak Nun memandang Megawati yang hingga saat ini menganggap Jokowi merupakan petugas partai merupakan sebuah cerminan partai lebih penting di atas Indonesia, dan hal ini kurang tepat.
“Jadi, Indonesia bagian dari PDIP, bukan PDIP bagian Indonesia. Salah opo bener?” Tanya Cak Nun.
Dalam orasinya Cak Nun tidak menyalahkan Megawati dalam hal ini. Cak Nun malah memberikan gambaran tentang latar belakang Megawati sehingga dapat memahami pemikiranya.
“Jangan disalahkan karena Mbak Mega tidak ngerti. Dia tidak punya ilmu untuk memahami, dia tidak sekolah, dia tidak pernah menjadi manusia biasa seperti Anda. Dia tidak pernah bergaul di kampung-kampung, merasakan sedihnya tidak bisa bayar sekolah, tidak pernah utang, beliau itu sejak kecil di istana, anak presiden.Jadi, tidak ada cerita presiden berutang. Maka, Anda jangan tuntut Mbak Mega untuk mengerti itu, wong gak ngerti kok. Jangan diuring-uring, sementara, Jokowi juga tidak ngerti”. ungkap Cak Nun dengan logat Jawanya.
Cak Nun juga meminta para hadirin untuk hati-hati memilih presiden. Bahkan sindirannya kepada masyarakat yang sering memprotes pemerintah yang padahal pilihanya dimasa lalu.
“Karena itu, kalau memilih presiden harus hati-hati. Salahe dewe, aku sing dikon beresi, sampeyan saiki muring-muring”. ungkap Cak Nun dengan logat Jawanya
Dalam ceramahnya kali ini Cak Nun juga menyentil para anggota partai yang menurutnya sering kali meletakannya lebih penting ketimbang Indonesia.
“Kalau Anda PKB, penting mana PKB sama Indonesia, tanya sama PKB, salah opo bener?” Sindir Cak Nun.
Bahkan Cak Nun menantang parpol yang lebih mementingkan Indonesia ketimbang partainya.
Menurut Cak Nun harusnya undang – undang dan peraturan yang ada harus diperbaiki dan ditegakan. Seperti sumpah pejabat yang sering dilanggar untuk mencari jabatan lainnya.
“Bagaimana ini, disumpah jadi wali kota 5 tahun, di tengah jalan, malah terus jadi gubernur, Undang-Undang kita membolehkan atau tidak? Membolehkan, Sumpah jadi gubernur belum setahun, kata Cak Nun, terus jadi presiden boleh menurut Undang-Undang, itu boleh oleh Undang-Undang Indonesia”. Sindir Cak Nun.
Cak Nun menegaskan DPR dan Yudikatif harus ditagih menyelesaikan masalah ini.
“Kalangan cerdik pandai ditagih, wis gak punya kerjaan, wis sekolah malah nganggur, maka yang harus ditagih itu DPR termasuk yudikatif,” katanya.
Berikut link video lengkapnya.
0 comments