Selandia Baru Perketat Peredaran Senjata

IVOOX.id, Jakarta - Pemerintah Selandia Baru mengumumkan rencana pendaftaran senjata api nasional pada Senin, 22 Juli. Ini adalah putaran kedua reformasi hukum senjata setelah serangan masjid Christchurch yang menewaskan 51 orang.

Perdana Menteri Jacinda Ardern mengatakan peraturan tentang siapa yang bisa memegang lisensi senjata api juga akan diperketat untuk “menghentikan senjata jatuh ke tangan yang salah”.

Ardern mengatakan pembunuhan 15 Maret itu, ketika seorang pria bersenjata melepaskan tembakan ke dua masjid Christchurch ketika para jamaah berkumpul untuk salat Jumat, telah mengubah sikap terhadap kepemilikan senjata di Selandia Baru.

“Ada anggapan baru di sekitar senjata api, itu adalah perubahan pola pikir,” katanya diberitakan AFP, Senin (22/7/2019).

“Senjata paling berbahaya dikeluarkan dari peredaran,” imbuh Ardern.

Respons awal pemerintah terhadap serangan itu adalah larangan langsung terhadap senapan semi-otomatis gaya militer (MSSA) yang digunakan dalam pembantaian terburuk dalam sejarah Selandia Baru modern.

Menteri Kepolisian Stuart Nash mengatakan perubahan terbaru diperlukan untuk melacak senjata api di masyarakat.

“Di bawah undang-undang saat ini, kita tidak tahu persis berapa banyak senjata yang beredar, siapa yang memilikinya, siapa yang menjualnya, siapa yang membelinya, atau seberapa aman senjata itu disimpan,” katanya.

Pendaftaran yang diperkirakan akan selesai dalam lima tahun, akan berisi rincian dari perkiraan 1,2 juta senjata api di Selandia Baru dari populasi sekitar lima juta.

Putaran kedua reformasi undang-undang senjata juga mencakup larangan warga negara asing yang membeli senjata api. Ini didasarkan atas pelaku penembakan Christchurch adalah Brenton Tarrant yang merupakan warga Australia.

Aturan ini juga melarang orang-orang dengan hukuman karena kekerasan, aktivitas geng, narkoba atau pelanggaran senjata api dari memegang lisensi.

Skema pembelian kembali nasional termasuk 250 ‘pengumpulan’ yang dilakukan oleh polisi, diluncurkan bulan ini. Hal tersebut memungkinkan anggota masyarakat untuk menyerahkan senjata sebelum amnesti enam bulan berakhir.

Nash mengatakan telah ada respons kuat selama minggu pertama pembelian kembali, dengan lebih dari 11.000 senjata terlarang dan bagian-bagiannya diserahkan.

“Pemilik senjata api ingin melakukan hal yang benar. Banyak orang-orang antre sebelum pintu terbuka, siap untuk menyerahkan senjata api, bagian dan amunisi,” pungkasnya.