May 4, 2024

Update Terbaru virus covid-19
Indonesia

Memuat...

Dunia

Memuat...

Sejumlah Peristiwa Cederai Hari Buruh

IVOOX.id, Jakarta - Reni Marlinawati, Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR memberikan tanggapan soal demonstrasi peringatan hari buruh yang dilakukan pada 1 Mei 2018.

Menurut dia, peringatan hari buruh internasional pada 1 Mei 2018 ini dicederai dengan sejumlah peristiwa yang keluar dari semangat awal peringatan hari buruh yang menjadi libur nasional.

"Demonstrasi yang diisi dengan urusan politik praktis seperti kampanye #2019GantiPresiden jelas keluar dari hakikat peringatan hari buruh ini," kata Reni dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (1/5/2018) malam.

Reni menyesalkan, peringatan hari buruh yang semestinya menjadi ajang reflektif sekaligus korektif atas kebijakan di sektor ketenagakerjaan menjadi missleading keluar konteks.

Selain itu, di sejumlah titik aksi demonstrasi terjadi ketegangan seperti yang terjadi di Yogyakarta, Makassar, serta demonstran yang membawa kembang api di depan Istana semestinya tidak perlu terjadi.

"Kami menyesalkan tindakan kekerasan yang terjadi dalam peringatan hari buruh internasional ini. Semestinya, para demonstran dapat menahan diri, tindakan kekerasan hanya menjauhkan dari niat awal peringatan hari buruh ini," ujarnya.

Kendati demikian, pihaknya mengapresiasi terhadap rekan-rekan buruh dan pekerja di seluruh Tanah Air yang secara umum peringatan hari buruh ini berjalan dengan baik.

"Apresiasi setinggi-tingginya kepada para buruh dalam peringatan hari buruh ini agar dapat menjadi momentum penting bagi seluruh stakeholder buruh, pemerintah dan pengusaha untuk duduk bersama menyamakan pandangan demi kemajuan sistem ketenagakerjaan di Indonesia," ungkap dia.

Sejumlah aspirasi yang muncul dalam peringatan hari buruh ini seperti tuntutan perubahan PP No 78 Tahun 2015 tentang pengupahan akan kami sampaikan dalam kerja konstitusional di DPR bersama pemerintah agar masukan dan aspirasi terkait PP tersebut dapat ditindaklanjuti dengan baik oleh pemerintah.

"Setiap regulasi yang diterbitkan oleh pembuat kebijakan (law maker) harus mencerminkan kebutuhan sosiologis masyarakat," tuturnya.

Selain itu, kata dia, persoalan yang masih muncul dalam sektor ketenagakerjaan, seperti persoalan pekerja anak, pekerja migran, termasuk tenaga kerja asing (TKA).

"Kami berharap pemerintah bersama stakeholder dapat mengurai sejumlah persoalan tersebut agar sistem ketenagakerjaan kita berjalan dengan baik. Jika sistem berjalan baik, akan menguntungkan semua pihak baik buruh maupun pengusaha serta berdampak pada peningkatan perekonomian nasional," imbuh Reni. (jaw)

0 comments

    Leave a Reply