Sejarawan Sebut Museum-museum Nyaris Tak Diperhatikan Pemerintah

IVOOX.id - Sejarawan dan Aktivis Pelestarian Sejarah Asep Kambali menyebut permuseuman di Indonesia nyaris tak diperhatikan oleh Pemerintah. Hal itu ia ungkap merujuk kurangnya fasilitas di museum-museum di Indonesia.

Asep Kambali, yang pernah menjadi anggota tim standarisasi museum bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), memberikan pandangannya tentang tragedi kebakaran yang menimpa Museum Nasional pada Sabtu 16 September lalu.

Ia menyampaikan bahwa standar pengelolaan museum di Indonesia diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) No 66 tahun 2015. Standar ini mencakup berbagai aspek, mulai dari bangunan, infrastruktur, sumber daya manusia, hingga manajemen pengelolaan museum.

Namun, ia dengan tegas menekankan bahwa sejumlah museum, terutama yang berada di daerah, masih jauh dari memenuhi standar tersebut. Masalah utama yang dihadapi adalah kekurangan fasilitas keamanan, seperti CCTV dan alarm, yang membuat museum rentan terhadap risiko pencurian dan kerusakan.

"Institusi permuseuman tampaknya nyaris tidak mendapat perhatian dari negara, bahkan seringkali dilupakan, ditinggalkan, dan disepelekan oleh negara dan masyarakat," ungkap Asep saat diwawancarai IVOOX, Selasa (19/9/2023).

Ia juga mengkritik bahwa saat ini belum ada undang-undang khusus yang mengatur museum-museum di Indonesia, sementara PP No 66 tahun 2015 masih belum mencukupi.

Asep Kambali juga menjelaskan bahwa usaha untuk merancang Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Museum baru-baru ini tampaknya akan kesulitan dalam implementasinya.

“RUU tentang Museum baru sekedar rancangan dan saya terlibat di tahun ini untuk perancangan RUU Muesem tetapi ini pesimis, karena Pemerintahnya kan mau ganti anggota dewanya mau pada Reses mau pada pileg lagi jadi kemungkinan tidak akan kekejar,” ujarnya.

Ia juga menggarisbawahi bahwa ketiadaan dewan permuseuman yang berfungsi mengawasi dan mendukung museum di Indonesia menjadi masalah serius. Selain itu, meskipun ada asosiasi Museum Indonesia, organisasi tersebut hanya merupakan kumpulan para pekerja museum dan bukan merupakan badan resmi dengan kewenangan standarisasi.

Asep Kambali menyoroti dua hal yang dianggapnya sangat penting. Pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah tentang urgensi pelestarian warisan budaya ini. Kedua, perlu adanya langkah-langkah konkret dalam bentuk kelembagaan, program, alokasi anggaran, dan peningkatan standar, dari infrastruktur hingga suprastruktur.

“Urgensinya adalah, yang pertama bangun awareness Masyarakat ini yang paling berat, termasuk bangun awarenessnya pemerintah, dan yang ke dua yang tidak kalah penting itu tadi, kelembagaan, program, anggaran, baru ke standarisasi-standarisasi tuh dari mulai unfrastruktur, sampai ke suprastruktur,” tutur Asep.

Mengomentari kebakaran Museum Nasional, Asep dengan kuat mengungkapkan keraguannya terhadap klaim bahwa yang terdampak hanya replika. "Dari 21 ruangan yang terkena dampak kebakaran, 6 ruangan di antaranya terbakar. Saya yakin yang paling banyak terbakar adalah yang asli," ujarnya.

Asep berpendapat bahwa untuk membedakan asli dan replika, diperlukan investigasi yang melibatkan para ahli, bukan hanya polisi.

Asep juga menyoroti pentingnya asuransi bagi pengelola museum sebagai salah satu langkah yang dapat diambil untuk melindungi koleksi berharga. Dia menegaskan pentingnya pertanyaan apakah Museum Nasional telah diasuransikan atau tidak, dan jika belum, hal ini bisa menjadi kelalaian yang serius