SBY yakin Jika Airlangga, Luhut dan BIN Tidak Menuding Dirinya Sebagai Dalang UU Cipta Kerja

IVOOX.id, Jakarta - Pada pemberitaan sebelumnya, pemerintah menuding ada elite politik yang mendanai dan menjadi aktor intelektual di balik aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) di sejumlah daerah Tanah Air.

Pernyataan tersebut pernah dilontarkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Sebetulnya, pemerintah tahu siapa yang demo itu, kami tahu siapa yang menggerakkan, siapa sponsornya, siapa yang membiayai. Pemerintah sudah tahu siapa tokoh-tokoh intelek dibalik penggerak demo," kata Airlangga sebelumnya, pada Kamis 8 Oktober 2020.

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Ossy Dermawan pun menjelaskan jika demonstrasi ini tidak dibiayai dan dirancang oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Pernyataan ini perlu disampaikan sehubungan dengan adanya upaya fitnah dan berita bohong yang dilancarkan oleh akun-akun buzzer seperti @digeeembok, untuk mendiskreditkan Partai Demokrat (PD) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terkait aksi besar buruh dan mahasiswa di seluruh Indonesia yang menolak UU Ciptaker pada Kamis 8 Oktober 2020 kemarin," kata Ossy dalam pernyataan tertulisnya.

Nama SBY pun melambung lantaran menjadi sorotan publik setelah muncul tudingan dirinya yang menjadi dalang kerusuhan demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Demo penolakan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang berakhir anarkis dan ricuh di sejumlah tempat menjadi sorotan.

Bahkan telah memunculkan banyak spekulasi soal adanya massa demo yang dibayar saat aksi penolakan UU Ciptaker Omnibus Law.

Akan tetapi akhirnya, SBY menanggapi segala tudingan buruk terhadap dirinya tersebut. Hal tersebut sekaligus menjawab tudingan kepadanya tentang dalang demo UU Ciptaker.

Pada akun YouTube Susilo Bambang Yudhoyono yang telah diunggahnya pada Senin 12 Oktober 2020 malam.

Acara ngobrol santai bersama SBY tersebut telah dilakukan pada Ahad 11 Oktober 2020 kemarin.

SBY mengaku paham mengenai kondisi pemerintahan yang sedang menghadapi masalah, karena ia sudah selama 15 tahun berkecimpung di dalamnya.

"Saya ini orang tua ya, pernah berjuang sebagai prajurit tiga puluh tahun, pernah juga berada di pemerintahan lima belas tahun, juga mengertilah, pemerintahan itu menghadapi banyak masalah. Dan masalah itu harus dipecahkan, saya juga dulu begitu, mengalami hal begitu. Jadi kalau tiba-tiba kemarin saya dituduh seperti itu, ndak baik. Nggak baik kalau negeri kita makin subur fitnah, hoaks, tuduhan-tuduhan tidak berdasar," ujarnya.

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat tersebut secara tegas membantah tuduhan tersebut. Menurut SBY, sejak 2016 ia kerap dituduh menunggangi aksi-aksi demo yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah.

"Sejak dulu saya dituduh, difitnah menunggangi menggerakkan dan membiayai unjuk rasa besar. Saya pernah sebagai prajurit 30 tahun, lalu dipemerintahan 15 tahun. Tiba-tiba dituduh seperti itu, menurut saya tidak tepat," ucap SBY.

SBY menegaskan bahwa tudingan dirinya dan Partai Demokrat yang menggerakan demonstrasi penolakan Omnibus Law yang berujung anarkis adalah tidak berdasar, Kamis 8 Oktober 2020.

"Andai kata saya punya kemampuan gerakan massa yang luas tanah air kemarin. Andai kata saya punya uang banyak menggerakkan aksi, saya enggak punya niat. Tidak terpikir oleh saya. Saya menjadi korban," kata SBY.

Presiden ke-6 RI tersebut juga meminta negara menyebut dalang yang menggerakkan, menunggangi, hingga membiayai aksi unjuk rasa tolak UU Ciptaker Omnibus Law yang berakhir ricuh di sejumlah daerah, termasuk di Jakarta.

Menurutnya, apabila tidak mengungkap siapa dalang kerusuhan, nanti negara dianggap menyebar berita bohong alias hoaks.

"Lebih bagus kalau memang menggerakkan, menunggangi, membiayai itu oleh negara dianggap kejahatan, melanggar hukum, dan hukum harus ditegakkan lebih baik disebutkan. Kalau tidak, nanti dikira negaranya dianggap melakukan hoaks," ujarnya.

Ia juga mengaku tak yakin bahwa Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan Badan Intelijen Negara (BIN) menuduh dirinya sebagai dalang yang menggerakan, menunggangi, serta membiayai aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law tersebut.

"Hubungan saya dengan Airlangga selama ini baik, dengan Luhut juga baik, dengan BIN juga enggak ada masalah. Saya enggak yakin BIN anggap saya sebagai musuh negara," kata SBY.