SBY Tuntut Negara Netral Di Pilkada 2018, PDIP : Merendahkan Hak Rakyat

IVOOX.ID, Jakarta - Ketua Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap dugaan ketidaknetralan negara dalam proses demokrasi di Pilkada Serentak 2018. PDIP menganggap kritik ini merendahkan hak rakyat yang berdaulat.

"Keluhan dilontarkan SBY itu malah merendahkan hak rakyat yang berdaulat dan juga mencerminkan kepanikan SBY sendiri. Pak Jokowi tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan," tegas Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Pemenangan Pemilu, Bambang DH kepada wartawan, Rabu (20/6).

Bambang justru mengungki ketika SBY masih memimpin juga banyak keganjilan pada Pemilu di masa lalu. Seperti sosok di balik layar tim Alpha, Bravo dan Delta dalam kasus Antasari.

"Siapa yang memanipulasi IT sehingga Antasari dipenjara? Siapa yang memanipulasi DPT sehingga kursi di Pacitan pada pemilu 2014 berkurang drastis dibanding 2009? Siapa yang menjadi pelopor penggunaan dana Bansos?" tanya Mantan Walikota Surabaya.

Bambang menuding calon Gubernur Jawa Timur diusung Partai Demokrat, Khofifah Indar Parawansa juga telah melakukan praktik penyalahgunaan program keluarga harapan (PKH) yang diklaim secara sepihak.

"Itu sama saja penggunaan dana rakyat untuk kepentingan pribadi. Banyak bukti di lapangan terkait penyalahgunaan PKH. Ini yang seharusnya dikritik Pak SBY," jelasnya.

Bambang menyindir SBY untuk melakukan introspeksi dari pada menyalahkan pihak lain. Dengan begitu tidak menyampaikan tuduhan sepihak tanpa bukti.

"Kepada seluruh pihak hendaknya membangun suasana kondusif dan biarlah rakyat menjadi hakim tertinggi di dalam menentukan pemimpinnya. Rakyat mencari pemimpin yang kuat secara kultural, berpengalaman serta tidak ambisius di dalam mengejar jabatan," tutupnya.