SBY Ajak Jokowi Membangun Peradaban agar Indonesia Makin Maju

IVOOX.id, Jakarta – Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengajak Presiden Joko Widodo, untuk membangun peradaban termasuk soal norma hukum dan hak asasi manusia (HAM). Hal tu diungkapkan SBY dalam International Conferences on Islamic Studies yang ditayangkan kanal Youtube KAMPUS UIN AR-RANIRY, Senin (4/10).

Dalam kesempatan tersebut, SBY juga mengatakan dirinya yakin Jokowi sudah melakukan banyak hal untuk mewujudkan Indonesia maju.

"Saya menggunakan mimbar yang mulia ini untuk mengajak, saya kira Presiden Jokowi semua juga melakukan hal yang sama, membangun peradaban negeri kita menuju masa depan yang lebih maju," kata SBY.

SBY mengatakan pendidikan jadi salah satu kunci membangun peradaban yang lebih maju. Ia meminta Jokowi membangun karakter masyarakat serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar Indonesia menjadi bangsa yang baik dan rasional.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu juga berpesan agar Jokowi patuh terhadap norma-norma, baik hukum maupun sosial.

"Kepatuhan terhadap pranata hukum dan norma-norma sosial, the rule of law, human rights, democracy, kemudian perkuat toleransi dan harmoni, kerukunan di antara kita," ujar SBY.

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu juga menyampaikan Indonesia harus menjadi bangsa yang mencintai perdamaian. Dengan begitu, pemerintah harus membangun masyarakat yang bertanggungjawab dan rela berbagi.

"Itulah jalan menuju peradaban yang unggul dan peradaban yang mulia," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah aktivis menyoroti kebijakan pemerintahan Jokowi yang dinilai tak responsif HAM dan demokrasi, misalnya kriminalisasi terhadap pengkritik, penghapusan mural kritis, pembungkaman di media sosial, hingga pembiaran terhadap kelanjutan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Selain itu, aktivis antikorupsi juga mempertanyakan iktikad politik Jokowi dalam pemberantasan korupsi lantaran tak juga merespons rekomendasi Komnas HAM soal dugaan pelanggaran HAM terkait tes wawasan kebangsaan di KPK.